Presiden Minta Kepala Desa Ingatkan Warga Soal Kemajemukan Indonesia

Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali, bahwa Indonesia adalah negara yang besar, yang memiliki 260 juta penduduk yang tersebar di 17.000 pulau, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote.

“Kita memiliki 714 dengan 1.100 lebih bahasa daerah yang berbeda-beda. Berbeda-beda adat, berbeda-beda tradisi, berbeda-beda bahasa daerah,” kata Presiden pada sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pusat dan Daerah Tahun 2018, di Hall D-2, JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (14/5) pagi.

Presiden menilai, inilah anugerah Tuhan, anugerah Allah yang diberikan kepada bangsa Indonesia, berbeda-beda, beragam, majemuk tetapi tetap satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kita memiliki 514 kota dan kabupaten, memiliki 34 provinsi, dan memiliki 74.957 desa,” ungkap Presiden seraya menambahkan, betapa negara Indonesia ini memang sebuah negara yang besar, negara yang majemuk, negara yang berbeda-beda.

“Inilah yang harus kita sadarkan kepada masyarakat kita,” tutur Presiden.

Presiden membandingkan dengan Singapura yang hanya memiliki 4 (empat) suku, sementara Indonesia 714. Afghanistan, lanjut Presiden, memiliki 7 (tujuh) suku.

“Inilah tugas bapak, ibu dan saudara-saudara untuk menjelaskan kepada rakyat bahwa kita ini berbeda-beda, berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda tradisi, berbeda adat, berbeda bahasa daerah," kata Kepala Negara.

Jangan Retak

Presiden menegaskan, hal itu harus terus dipahamkan kepada rakyat, dan para kepala desa semuanya ada pada ujung yang paling depan untuk memberi tahu masyarakat betapa kita berbeda-beda.

“Jangan lupa memberi tahu itu. Oleh sebab itu, jangan sampai hanya gara-gara pilihan bupati, gara-gara pilihan wali kota, gara-gara pilihan gubernur, gara-gara pilihan presiden kita ini menjadi retak. Tidak boleh,” tutur Presiden.

Berbeda pilihan itu, lanjut Presiden, silakan, ini adalah pesta demokrasi.

“Beda pilihan bupati silakan, beda pilihan wali kota silakan, beda pilihan gubernur silikan, beda pilihan presiden juga silakan enggak apa-apa tapi yang hatus diingat, yang harus diingat, kita ini adalah saudara sebangsa dan setanah air,” tegas Presiden.

Presiden meminta para kepala desa terus mengingatkan rakyat, jangan sampai karena pilihan bupati antar tetangga tidak saling menyapa. “Jangan sampai karena berbeda pilihan gubernur dengan teman tidak saling menyapa. Jangan sampai karena beda pilihan presiden antar kampung tidak saling menyapa. Jangan,” ujarnya.

Jangan sampai, lanjut Presiden, dikompor-kompori, dipanas-panasi tidak menyapa antarkampung, antar tetangga. Ia menegaskan, rugi besar bangsa ini kalau hal-hal tersebut diterus-teruskan.

“Ajarkan, berikan pembelajaran kepada masyarakat kedewasaan politik, kematangan dalam berpolitik, etika dalam berpolitik, sopan-santun dalam berpolitik. Ini tugas Saudara-saudara semunya karena Bapak/Ibu, Saudara-saudara semuanya betul-betul berada paling ujung terdepan dalam melaksanakan tugas ini,” tutur Presiden.

Rapat Koordinasi itu diikuti oleh para kepala desa terpilih se-Indonesia, para pendamping lokal desa, perwakilan badan permusyawaratan, pejabat eselon I Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) . Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa PDTT Eko Sandjojo, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Sumber