Presiden: Prosedur Ekspor dan Impor Harus Cepat dan Efisien

Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh pejabat di Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mendalami rantai produksi nasional hingga internasional. Sehingga pemerintah bisa memberikan regulasi yang benar-benar dibutuhkan. Menurut Presiden, di mata dunia, Indonesia merupakan pasar yang besar sehingga banyak perusahaan-perusahaan besar yang membuka pabrik di Indonesia.
"Seperti Unilever, Samsung atau di kita Indofood, Mayora mempunyai pabrik di mancanegara dan menjalankan rantai produksi secara regional dan internasional. Yang mengadakan lalu lintas antar pabrik-pabrik mereka di berbagai negara. Hal seperti ini harus kita mengerti kita dalami. Sehingga kita tahu regulasi apa yang kita perlukan untuk mendukung rantai produksi yang kita miliki," kata Jokowi saat membuka Raker Kementerian Perdagangan 2018 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018).
Upaya mendalami rantai produksi, kata Jokowi, agar pemerintah bisa mengetahui secara detail kebutuhan komponen baik yang berasal dalam negeri maupun luar negeri alias impor. Menurut dia, sedikit atau bahkan tidak ada suatu industri di Indonesia yang komponennya 100% dari dalam negeri. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan bisa menjadi garda terdepan untuk memberikan jaminan bahwa komponen atau bahan baku yang diimpor tersebut lancar saat masuk ke Indonesia.

Dalam rapat kerja Kementerian Perdagangan tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta, Presiden menyinggung kembali soal kecepatan waktu bongkar muat di pelabuhan. Menurutnya, selama ini pemerintah masih kurang mendalami persoalan rantai produksi. Menurutnya saat ini sangat banyak dan sudah umum apabila sejumlah industri menjalankan rantai produksi secara regional dan bahkan internasional.

"Hal-hal seperti ini harus kita mengerti sehingga kita tahu regulasi apa yang kita perlukan untuk mendukung rantai produksi yang kita miliki," sambungnya.

Banyak perusahaan internasional maupun domestik yang dalam operasinya mengandalkan komponen dan bahan baku impor. Menjadi sebuah persoalan tersendiri apabila bahan baku tersebut terlalu lama diproses di pelabuhan.

"Persoalannya adalah kalau bahan baku impor tersebut datangnya terlambat, keluar dari pelabuhan terlambat, sehingga barang yang besar itu tidak bisa dirakit menjadi sebuah barang. Hal-hal seperti ini harus kita sadari," ucapnya.

Kepala Negara kemudian kembali meminta jajarannya untuk melihat kembali pentingnya perbaikan prosedur ekspor dan impor. Sebab, persoalan mengenai prosedur ekspor dan impor ini juga merupakan bagian dari parameter penilaian kemudahan berusaha.

"Kalau kita lihat di ease of doing business, satu dari sepuluh komponen itu ada di sini, ekspor dan impor. Betapa mereka melihat bahwa itu sangat penting dan kita tidak melihat itu secara detail," ujarnya.

Lebih lanjut, proses bea cukai dan prosedur ekspor dan impor yang cepat dan efisien harus dimiliki Indonesia. Kelancaran proses tersebut pada akhirnya akan turut memperlancar kegiatan industri di negara kita.

"Agar apa? Agar harga kompetitif, industrinya juga kompetitif. Kalau komponen itu macet di pelabuhan berminggu-minggu sampai berbulan-bulan produksinya menjadi tidak lancar dan konsisten. Banyak kejadian seperti ini yang tidak dilihat oleh kementerian," tuturnya.

Terkait hal tersebut, ia yakin bahwa sebenarnya Indonesia mampu untuk mewujudkan itu. Hanya saja itu semua tergantung kemauan dan kerja keras pihak-pihak terkait untuk melakukan perubahan di sektor tersebut.

"Di Singapura proses bea cukai dan proses impor-ekspor tidak lebih dari 5 jam. Kita bisa? Bisa kalau mau. Bisa kalau niat. Ngapain mereka bisa kita tidak bisa.

Mereka lebih pintar dari kita? Tidak! Kita juga pintar-pintar. Tapi kita memang tidak pernah melakukan perubahan di tempat-tempat seperti ini," ujarnya.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

Sumber:

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin