FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
02 10-2017

246

Presiden: Jangan Biarkan Pelaku Usaha ‘Wait and See’

Kategori Berita Pemerintahan | mth

Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh kementerian dan lembaga agar jangan membiarkan investasi, investor, pelaku-pelaku usaha wait and see. Ia menyebutkan, mereka-mereka ini kalau ditanya ngomongnya terus wait and see.
“Artinya kalau ada masalah, ada problem, segera di kementerian-kementerian ini diselesaikan,” tegas Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada sidang kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (02/10/2017) siang.
Presiden menegaskan, dunia usaha harus didukung, harus difasilitasi, harus dibantu. Karena yang bisa membuka lapangan pekerjaan, yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan infrastruktur, itu mereka. 60-70 persen itu ada di mereka.
“Jadi tolong ini yang berkaitan dengan perizinan, sekali lagi, yang berkaitan dengan investasi betul-betul kita perhatikan,” pinta Presiden.

Tahun 2018, Fokus Soal Kemiskinan
Sebelumnya pada awal pengantarnya, Presiden Jokowi menekankan, agar masyarakat yang terkena dampak letusan dari Gunung Sinabung dan yang kedua dari Gunung Agung, dibantu secara maksimal dari semua sisi.
Kemudian yang berkaitan dengan Rakhine State dan pengungsi yang ada di Bangladesh maupun di Myanmar, menurut Presiden, pemerintah juga tetap konsen untuk terus  membantu saudara-saudara kita yang menghadapi musibah itu.
Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018, Presiden minta agar lebih difokuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan, yang pertama, kemiskinan.  “Anggaran yang berkaitan dengan ini agar betul-betul diperhatikan dan ditambah,” pesannya
Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan pengangguran, ini nanti berkaitan dengan investasi dan lain-lainnya.
Yang ketiga, yang berkaitan dengan ketimpangan, menurut Presiden,  mulai Oktober ini akan dimulai masalah hutan sosial, masalah pembukaan Bank Wakaf Mikro.
Sidang Kabinet Paripurna dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, para menteri kabinet kerja, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Sumber

Berita Terkait

Panglima TNI Resmikan Satuan Siber

Sebagai bagian dari Institusi TNI, satuan siber (Satsiber) TNI dituntut untuk mampu menjamin terwujudnya ketahanan Siber TNI dalam rangka me Selengkapnya

Presiden: Jangan Sampai Sejarah Kelam Kekejaman PKI Terulang

Pemerintah akan selalu memegang teguh TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 dengan tidak memberi ruang kepada Partai Komunis Indonesia (PKI). “Arti Selengkapnya

Presiden Jokowi: Jangan Sampai Sejarah Kelam Kekejaman PKI Terulang

Pemerintah akan selalu memegang teguh TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 dengan tidak memberi ruang kepada Partai Komunis Indonesia (PKI). “Arti Selengkapnya

Presiden: Saya Tidak Akan Membiarkan KPK Diperlemah

"Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu kita harus sama-sama menjaga KPK," ujar Presiden usai m Selengkapnya

comments powered by Disqus