FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
01 08-2017

283

Menkominfo dan CEO Telegram Bahas Penanganan Terorisme dan Radikalisasi

SIARAN PERS NO. 100/HM/KOMINFO/08/2017
Kategori Siaran Pers | vera002

SIARAN PERS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO. 100/HM/KOMINFO/08/2017
Tentang
Menkominfo dan CEO Telegram Bahas Penanganan Terorisme dan Radikalisasi

 

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara melakukan pertemuan dengan CEO Telegram Pavel Durov di Kantor Kementerian Kominfo, Selasa (1/8/2017). Pertemuan ini membahas penanganan isu terorisme dan konten radikal yang berkembang dalam platform Telegram. Ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menonaktifkan 11 Domain Name System (DNS) layanan Telegram berbasis web. Keputusan yang dilakukan pada 14 Juli 2017 tersebut sempat menuai kecaman pengguna Telegram di Indonesia. “Saya mengapresiasi Telegram yang sangat responsif dalam menyikapi isu ini,”ujar Rudiantara.

Terkait dengan penanangan isu-isu terorisme, CEO Telegram, Pavel Durov juga mempunyai komitmen yang sama. Telegram sangat peduli terhadap ancaman terorisme global, terutama untuk negara seperti Indonesia. Penting buat Pemerintah Indonesia dan Telegram untuk membuat Joint Statement terkait hal ini.” jelas Durov.

Sebagai tindak lanjut dari komitmen ini, Kemenkominfo dan Telegram sepakat untuk mengatur dan mengelola prosesnya. Karena untuk menghadapi ancaman terorisme dan radikalisasi dibutuhkan kecepatan bertindak. Untuk itu, baik Rudiantara dan Pavel Durov sepakat prosesnya akan dibahas dalam pertemuan yang melibatkan tim teknis.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Samuel A Pangerapan menambahkan karena sudah ada itikad baik dan komitmen dari Telegram untuk mengelola dan menangani isu-isu yang mengancam negara, melalui penyebaran isu-isu terorisme dan konten radikalisasi, maka sesuai dengan prosedur yang diterapkan, 11 DNS Telegram berbasis web segera dipulihkan. “Minggu ini akan segera dipulihkan,” tegas Semmy.

 

Kronologi Pemblokiran Telegram

Keputusan pemblokiran terhadap 11 DNS Telegram berbasis web dilakukan setelah Kementerian Komunikasi dan Informatika mengirimkan permintaan melalui email. Permintaan untuk menutup ribuan konten terorisme dan radikalisasi yang tersebar dalam 11 DNS itu dikirim mulai 29 Maret 2016 sampai 11 Juli 2017. Namun semua permintaan tersebut tidak mendapatkan tanggapan. Mengenai hal itu, sebelumnya, CEO Telegram Pavel Durov menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan tersebut dan mengakui telah menerima email komunikasi dari Kemkominfo, pada 16 Juli 2017. Untuk menuntaskan isu tersebut, Kemenkominfo mengundang Pavel Durov ke Indonesia.

 

Jakarta, 1 Agustus 2017

Biro Humas, Kementerian Komunikasi dan Informatika

Berita Terkait

Siaran Pers No. 132/HM/KOMINFO/08/2017 tentang Penyelenggara Pos Yang Mendapat Sanksi Teguran Tertulis Pertama dan Sanksi Teguran Melalui Website Pertama

Kementerian Kominfo mempublikasikan Sanksi Teguran Tertulis melalui Website pertama terhadap penyelenggara pos (daftar nama terlampir) yang Selengkapnya

Siaran Pers No. 131/HM/KOMINFO/08/2017 Tanggal 20 Agustus 2017 tentang Sekolah Tinggi Multimedia Berhasil Menyelenggarakan Multimedia Training Course for Pacific Countries

Direktorat Kerjasama Teknik, Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Multimedia (STMM) “MMTC” Yogyakarta telah menyel Selengkapnya

Siaran Pers No. 130/HM/KOMINFO/08/2017 Tanggal 20 Agustus 2017 tentang 11 Tim Startup Digital Mengikuti Bootcamp Pontianak Dengan Modal Semangat

Akhir pekan ini giliran Kota Pontianak yang melaksanakan Bootcamp, dilaksanakan pada 19-20 Agustus 2017 di Aula Lantai 3 STMIK Widya Dharma Selengkapnya

Siaran Pers No. 129/HM/KOMINFO/08/2017 Tentang 1.100 Peserta Akan Mengikuti Kontes Born to Protect pada 19 Agustus 2017

Ajang Pemenuhunan SDM Cybersecurity dengan skill dan kapabilitas yang baik digelar pada Sabtu besok 19 Agustus 2017 yaitu Born To Protect un Selengkapnya

comments powered by Disqus