FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
01 08-2017

1171

Menkominfo dan CEO Telegram Bahas Penanganan Terorisme dan Radikalisasi

SIARAN PERS NO. 100/HM/KOMINFO/08/2017
Kategori Siaran Pers

SIARAN PERS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO. 100/HM/KOMINFO/08/2017
Tentang
Menkominfo dan CEO Telegram Bahas Penanganan Terorisme dan Radikalisasi

 

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara melakukan pertemuan dengan CEO Telegram Pavel Durov di Kantor Kementerian Kominfo, Selasa (1/8/2017). Pertemuan ini membahas penanganan isu terorisme dan konten radikal yang berkembang dalam platform Telegram. Ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menonaktifkan 11 Domain Name System (DNS) layanan Telegram berbasis web. Keputusan yang dilakukan pada 14 Juli 2017 tersebut sempat menuai kecaman pengguna Telegram di Indonesia. “Saya mengapresiasi Telegram yang sangat responsif dalam menyikapi isu ini,”ujar Rudiantara.

Terkait dengan penanangan isu-isu terorisme, CEO Telegram, Pavel Durov juga mempunyai komitmen yang sama. Telegram sangat peduli terhadap ancaman terorisme global, terutama untuk negara seperti Indonesia. Penting buat Pemerintah Indonesia dan Telegram untuk membuat Joint Statement terkait hal ini.” jelas Durov.

Sebagai tindak lanjut dari komitmen ini, Kemenkominfo dan Telegram sepakat untuk mengatur dan mengelola prosesnya. Karena untuk menghadapi ancaman terorisme dan radikalisasi dibutuhkan kecepatan bertindak. Untuk itu, baik Rudiantara dan Pavel Durov sepakat prosesnya akan dibahas dalam pertemuan yang melibatkan tim teknis.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Samuel A Pangerapan menambahkan karena sudah ada itikad baik dan komitmen dari Telegram untuk mengelola dan menangani isu-isu yang mengancam negara, melalui penyebaran isu-isu terorisme dan konten radikalisasi, maka sesuai dengan prosedur yang diterapkan, 11 DNS Telegram berbasis web segera dipulihkan. “Minggu ini akan segera dipulihkan,” tegas Semmy.

 

Kronologi Pemblokiran Telegram

Keputusan pemblokiran terhadap 11 DNS Telegram berbasis web dilakukan setelah Kementerian Komunikasi dan Informatika mengirimkan permintaan melalui email. Permintaan untuk menutup ribuan konten terorisme dan radikalisasi yang tersebar dalam 11 DNS itu dikirim mulai 29 Maret 2016 sampai 11 Juli 2017. Namun semua permintaan tersebut tidak mendapatkan tanggapan. Mengenai hal itu, sebelumnya, CEO Telegram Pavel Durov menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan tersebut dan mengakui telah menerima email komunikasi dari Kemkominfo, pada 16 Juli 2017. Untuk menuntaskan isu tersebut, Kemenkominfo mengundang Pavel Durov ke Indonesia.

 

Jakarta, 1 Agustus 2017

Biro Humas, Kementerian Komunikasi dan Informatika

Berita Terkait

Siaran Pers No. 116/HM/KOMINFO/05/2018 tentang Bangun SDM, Perkuat Konten Positif, Bangkitkan Indonesia di Era Digital

Dalam setiap kesempatan, Presiden Joko Widodo mengajak semua warga negara bersatu dan bekerja keras sebagai bangsa. Secara khusus, menyambut Selengkapnya

Siaran Pers No.115/HM/KOMINFO/05/2018 Tentang Jaring Kandidat ASEAN ICT Awards 2018, Kominfo Gelar Seleksi Nasional Id.UP

Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar ajang pencarian produk dan layanan teknologi informasi dan komunikasi karya anak bangsa. H Selengkapnya

Siaran Pers No. 114/HM/KOMINFO/05/2018 tentang Penjelasan Adanya Hoax Terkait Informasi Viral IMEI dan Cyber Crime Polri

Menanggapi informasi beredar terkait nomor IMEI yang dikaitkan dengan penyadapan oleh Cyber Crime Polri, informasi yang viral tersebut adala Selengkapnya

Siaran Pers No. 113/HM/KOMINFO/05/2018 Tentang Pedoman Pendirian Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio Siaran Frequency Modulation (FM) Untuk Keperluan Khusus

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo telah menandatangani Surat Edaran Dirjen PPI Nomor 02 Tahun 2018 Selengkapnya