Presiden Ingatkan Menteri Tak Keluarkan Peraturan yang Hambat Dunia Usaha

Jakarta, Kominfo -  Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada para menteri Kabinet Kerja agar berhati-hati dalam menerbitkan Peraturan Menteri (Permen). Ia minta para menteri, agar sebelum mengeluarkan sesuatu betul-betul dihitung, dikalkulasi, diberikan waktu untuk pemanasan terlebih dahulu. “Komunikasinya dengan masyarakat, dengan pemangku kepentingan juga dilakukan terlebih dahulu, sehingga jangan sampai menerbitkan peraturan menteri (Permen) yang ini nanti bisa menghambat dunia usaha dan hanya menambah kewenangan dari kementerian itu sendiri,” tuturnya saat menyampaikan pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/07/2017) pagi.
Presiden menegaskan, hal yang harus dilakukan sekarang ini adalah hanya mempermudah dunia usaha untuk ekspansi, untuk mengembangkan usahanya, untuk berinvestasi. Oleh sebab itu, ia meminta agar permen itu acuannya harus ke situ. “Jangan sampai permen-permen justru memberikan ketakutan kepada mereka untuk berinvestasi, untuk mengembangkan usaha, untuk berekspansi. Karena, sekali lagi, ini menyangkut pertumbuhan ekonomi, menyangkut memperluas lapangan pekerjaan, yang itu semua kita harus mengerti tujuannya kemana,” tegas Presiden.
Menurut Presiden, ada permen-permen, baik di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan di Kementerian ESDM misalnya, yang dalam 1-2 bulan ini direspon tidak baik oleh investor, karena dianggap menghambat investasi ini. “Tolong diberikan catatan ini dan juga permen-permen yang lain, hati-hati,” ujar Presiden.
Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu  Retno Marsudi, Menhan Ryamizard Ryacudu, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkominfo Rudiantara.
Selain itu Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri PANRB Asman Abnur, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menhub Budi K. Sumadi, Jaksa Agung Prasteyo, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Sumber