FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
17 06-2017

723

Pemerintah Prioritaskan Subsidi Listrik Masyarakat Tidak Mampu

Kategori Berita Pemerintahan | patr001

Jakarta, Kominfo - Pemerintah memprioritaskan subsidi listrik bagi masyarakat tidak mampu. "Kebijakan saat ini hanya untuk pelanggan 450VA dan sebagian kecil pelanggan 900VA. Pemerintah mengarahkan subsidi kepada pelanggan 450VA 9 juta pelanggan, dan 900VA 4-5 juta pelanggan,” kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 di Galeri Nasional, Jakarta, Jumat (16/6/2017).
Dirjen Askolani menjelaskan pengalihan subsidi listrik dipergunakan untuk pembangunan infrastrukstur, bantuan sosial, dan program penanganan kemiskinan. "Ketentuan kebijakan energi berdasarkan Undang-undang berbasis nilai perekonomian keadilan. Adapun penyesuaian tarif listrik harus berdasarkan persetujuan DPR,” katanya.
Askolani menekankan, jika ada dampak kenaikan tarif, maka yang naik merupakan kalangan pelanggan dari masyarakat yang mampu. “Jadi sesungguhnya yang naik adalah pelanggan 900VA yang mampu. Keluarga atau empat orang yang paling miskin rata-rata mendapatkan perlindungan sosial sekitar 6,1jt rupiah/KK/Thn diluar KKS/BLSM,” tandasnya.
Kepala Unit Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan, TNP2K Rudi Gobel mengatakan subsidi masih diberikan berdasarkan jumlah pemakaian dan disalurkan melalui PLN. “18 juta pelanggan 900VA perlahan-lahan dilepaskan dari subsidi pemerintah untuk kemudian membayar listrik sesuai harga keekonomiannya, yaitu Rp 1352/VA,” katanya.
Sementara Staf Khusus Bidang Komunikasi Kementerian ESDM Hadi M. Djuraid menjelaskan masyarakat tidak mampu yang terkena pencabutan subsidi bisa melapor untuk direvisi. “Total pengaduan per 13 Juni 2017 (55.080). Posko pengaduan: 021-5224483, subsidi@djk.esdm.go.id. Cara melaporkan pengaduan terhadap subsidi ada ditempel di setiap kelurahan,” tambahnya. (PS)

Berita Terkait

Pemerintah Serius Tangani Pelanggaran HAM Masa Lalu Walau Sulit

Wiranto menegaskan, kendati bukan menjadi hal yang mustahil, idealnya penanganan terhadap kasus dugaan pelanggaran HAM dilakukan di masa ter Selengkapnya

Presiden Bagikan 4.212 Sertifikat Tanah pada Masyarakat Magelang

Dalam kunjungan kerjanya ke Jawa Tengah, Senin (18/09), Presiden Joko Widodo memberikan sebanyak 4.212 sertifikat tanah kepada masyarakat. P Selengkapnya

Pemerintah Utamakan Keamanan Negara dan Masyarakat

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah menutup Telegram karena aplikasi tersebut dianggap dapat dimanfaatkan sebagai jalur komunik Selengkapnya

Inilah Perppu tentang Organisasi Kemasyarakatan

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas U Selengkapnya

comments powered by Disqus