Pemerintah tengah melakukan percepatan transformasi digital. Hal itu ditujukan untuk mengoptimasikan potensi sektor ekonomi digital di Indonesia.

Pemerintah membahas lima isu strategis yang akan dibahas dalam Ministerial Meeting Digital Economy Task Force (DETF) Negara anggota G-20.

Kunjungan kerhormatan tersebut membicaraan tiga kerja sama untuk mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia. Kerja sama itu mencakup pembangunan Pusat Data Nasional (PDN), Improvement on Television Transmitting Stations (ITTS) dan Proyek Satelit Satria.

Pelindungan data pribadi telah menjadi isu penting selama pandemi Covid-19 ketika hampir semua aktivitas masyarakat berlangsung melalui jaringan internet. Namun, masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya melindungi data pribadinya terutama di dunia maya. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya meningkatkan gerakan literasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pelindungan data pribadi dengan menggandeng ekosistem.

Pelindungan data pribadi telah menjadi isu penting selama pandemi Covid-19 ketika hampir semua aktivitas masyarakat berlangsung melalui jaringan internet. Namun, masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya melindungi data pribadinya terutama di dunia maya. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya meningkatkan gerakan literasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pelindungan data pribadi dengan menggandeng ekosistem.

Tidak dapat dimungkiri, hampir setiap aktivitas keseharian di era digital tidak lepas dari data, termasuk data pribadi. Pasalnya, setiap akses ke akun atau platform digital akan membutuhkan data pribadi, minimal dalam bentuk nama pengguna berikut kata sandi.

Aplikasi financial technology (fintech) ilegal menjadi salah satu sumber kebocoran data pribadi. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatiika Semuel Abrijani Pangerapan menilai, aplikasi fintech ilegal tidak hanya diblokir tetapi harus diberantas.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menyiapkan langkah yang dapat ditempuh sektor Teknologi Informatika (TIK) untuk mempercepat digitalisasi pada era normal baru di tengah pandemi COVID-19.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang merupakan usulan pemerintah, menjadi salah satu RUU sangat penting yang harus segera diselesaikan.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan menilai, persoalan perlindungan data pribadi juga dilihat dari belum optimalnya tata kelola manajemen, sehingga hal tersebut dibutuhkan Data Protection Officer.