Kehidupan masyarakat di ruang digital perlu diimbangi dengan kesadaran dan tata kelola pemrosesan data pribadi yang tepat.

Dalam DEWG komitmen tata kelola data tidak saja hanya di dalam negeri, namun juga melibatkan tanggung jawab lintas batas negara.

Sampai saat ini RUU Pelindungan Data Pribadi sudah disusun secara komprehensif. Tidak saja mengadopsi aturan peraturan perundangan nasional yang ada, melainkan juga mengakomodasi setiap aturan berstandar internasional.

Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel A. Pangerapan menyatakan tengah menyiapkan tiga langkah dalam mendukung pengembangan identitas digital Indonesia ke depan.

“Agenda rapat hari ini membahas implementasi Analog Switch Off dari pelaksanaan Undang-Undang Cipta kerja sektor Postelsiar dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021,” ujar Menteri Johnny kepada pekerja media saat memasuki Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Selatan, Selasa (18/01/2022).

Hingga September 2021, Kementerian Kominfo dan Komisi I DPR RI telah menyelesaikan 145 dari total 371 Daftar Inventarisir Masalah (DIM) dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP).

Pemerintah berupaya untuk menciptakan ruang digital guna mendukung transaksi perdagangan melalui sistem elektronik berlangsung dengan aman. Selain mengambil langkah tegas atas pelanggaran regulasi, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan pihaknya juga menyiapkan pelindungan data dan layanan publik yang andal.

Pemerintah berupaya untuk menciptakan ruang digital guna mendukung transaksi perdagangan melalui sistem elektronik berlangsung dengan aman. Selain mengambil langkah tegas atas pelanggaran regulasi, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan pihaknya juga menyiapkan pelindungan data dan layanan publik yang andal.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menggandeng United Nation - Asian and Pacific Training Centre for ICT for Development of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-APCICT, ESCAP) untuk meningkatkan pemahaman tentang arti penting privasi dan pelindungan data bagi pembuat kebijakan, regulator, dan aparatur sipil negara.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan tiga pendekatan dalam menghadapi serangan siber dan menangani konten negatif yang dapat menghambat perkembangan ekonomi digital. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan memaparkan ketiga strategi ini meliputi pendekatan di sisi hulu, tengah, dan hilir.