Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berharap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) segera diselesaikan. Rudiantara ingin sebelum berakhirnya periode Anggota DPR RI 2014-2019, pembahasan RUU PDP bisa rampung.

Penyalahgunaan dan praktik jual beli data pribadi merupakan pelanggaran hukum. Pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dapat dikenakan tuntutan hukum sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia. Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan regulasi perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif.

Dorongan untuk merampungkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data (RUU PDP) terus menguat di tengah makin masifnya penggunaan data-data personal dalam aktivitas di dunia maya. Saat ini, pemerintah akan mengirimkan naskah ke DPR untuk dikaji dan dibahas bersama.

Komisi I DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika atas upaya penyelesaian pembangunan jaringan tulang punggung kabel serat optik Palapa Ring.

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membentuk komisi khusus untuk menangani isu data pribadi. Hal tersebut akan dilakukan sebagai langkah lanjutan dari Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan nantinya komisi tersebut akan berada di bawah nauangan Kemenkominfo dengan komisioner dari multistakeholder.

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menargetkan Rancangan Undang Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) rampung tahun 2019. Sebelumnya pemerintah telah mengusulkan calon beleid ini masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2019.

JAKARTA — Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi resmi menjadi RUU Prioritas dalam Program Legislasi Nasional 2019. Draf final diharapkan dapat masuk DPR paling lambat akhir tahun ini.

Untuk bisa menemukan jalan keluar mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Komisi I DPR siap memfasilitasi pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, bertemu dengan Badan Legislasi.

Komisi I DPR mendorong Pemerintah segera merampungkan draf Rancangan Undang- Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Komisi I memandang, kebutuhan regulasi mengenai perlindungan data pribadi sangat mendesak. Pasalnya, sudah banyak pelanggaran mengenai hal itu. Mulai dari kasus kebocoran data masyarakat pengguna media sosial sampai penipuan telepon masuk dari luar negeri.