FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    23 09-2020

    316

    Kalkulasikan dengan Matang Pengembangan Lumbung Pangan Baru

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Petani memanen padi menggunakan alat mesin pertanian (alsintan) saat panen raya di areal persawahan lumbung pangan nasional 'Food Estate' di Desa Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Sabtu (12/9/2020). Panen raya di areal 'Food Estate' tersebut stabil meski di tengah pandemi COVID-19 dan menghasilkan total 12 ton padi jenis hibrida dari lahan dua hektare. - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo - Penyediaan cadangan pangan nasional merupakan agenda strategis untuk mengantisipasi potensi krisis pangan akibat pandemi sebagaimana yang diperingatkan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) serta mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan. Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan lumbung pangan baru yang saat ini dikembangkan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.

    Saat memimpin rapat terbatas mengenai lanjutan pembahasan food estate (lumbung pangan) melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/09/2020), Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk segera menyelesaikan rumusan rencana induk lumbung pangan tersebut.

    “Perumusan master plan ini penting sekali sehingga keseluruhan dari berbagai aspek itu bisa dilihat dan bisa segera diselesaikan baik untuk yang di daerah irigasi di Kalimantan Tengah seluas 148 ribu hektare, ini yang dipakai untuk tanam padi, juga lahan yang di luar nonirigasi seluas 622 ribu hektare yang ini akan dikembangkan untuk tanaman singkong, jagung, peternakan, dan lainnya,” ujarnya.

    Infrastruktur pendukung lumbung pangan juga harus segera dikerjakan. Seperti misalnya akses jalan yang nantinya akan memudahkan alat-alat dan fasilitas pertanian modern untuk memasuki area pertanian tersebut.

    Presiden juga meminta agar pengembangan lumbung pangan baru ini turut disertai dengan kalkulasi matang soal pengelolaannya. Selain itu, pembiayaan dan model bisnis bagi pengelolaan lumbung pangan juga harus segera terbentuk.

    “Siapa yang akan mengelola, tanaman apa yang akan dikembangkan, kemudian teknologi apa yang akan dipergunakan harus betul-betul lewat data science lapangan sehingga benar-benar tanaman yang ingin kita tanam itu betul-betul sesuai,” tuturnya.

    Untuk diketahui, pada Juli lalu, Presiden Joko Widodo telah meninjau lokasi pengembangan lumbung pangan nasional dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Kapuas. Di Kabupaten tersebut terdapat lahan potensial seluas 20.704 hektare yang akan digunakan untuk pengembangan lumbung pangan baru.

    Untuk Kalimantan Tengah, selain di Kapuas, pemerintah juga menyiapkan lumbung pangan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Adapun untuk Sumatera Utara, pemerintah memilih Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai area percontohan pengembangan lumbung pangan baru.

    “Ini (Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara) yang ingin kita prioritaskan terlebih dahulu meskipun juga ada rencana akan kita lanjutkan setelah ini. Sudah mulai pengerjaan di lapangan untuk di provinsi yang lain seperti di Papua, NTT, dan Sumatera Selatan. Tetapi ini akan kita diskusikan setelah yang dua ini betul-betul bisa berjalan,” kata Presiden.

    Berita Terkait

    Tingkatkan Sinergitas Penanganan Radikalisme di Ruang Digital

    Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Rus Nurhadi Sutedjo Selengkapnya

    Tingkatkan Daya Tarik, Lembaga Keuangan Syariah Perlu Kembangkan Produk Ramah Pasar

    Indonesia dengan jumlah penduduk mayoritas muslim, mempunyai potensi besar dalam mengembangkan produk dan keuangan syariah, tidak hanya untu Selengkapnya

    Satgas PEN Siapkan Implementasi Program Baru

    Beberapa langkah akselerasi realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonom Selengkapnya

    Pemerintah Siapkan Langkah Penanganan Stunting di Provinsi NTT

    Permasalahan gizi buruk atau stunting masih menjadi momok dalam pembangunan manusia Indonesia. Salah satu provinsi yang memiliki masalah stu Selengkapnya