Pemulihan Ekonomi Nasional Jadi Prioritas APBN 2021

Jakarta, Kominfo - Pemerintah telah resmi mengajukan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021 dengan tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”. Sejalan dengan itu, APBN 2021 diarahkan untuk melanjutkan dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional, mendorong reformasi struktural, mempercepat transformasi ekonomi dan memanfaatkan perubahan demografi.

"Sejumlah indikator memperlihatkan sinyal positif dari perbaikan aktivitas ekonomi, seperti: Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur, Penjualan Kendaraan Bermotor, Penjualan Ritel, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), dan Survey Kegiatan Usaha. Harga komoditas juga mulai meningkat, tekanan pasar keuangan mulai mereda (khususnya di pasar Surat Berharga Negara/SBN), serta PMI Global yang berada di level ekspansi," papar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2021, di Jakarta, Jumat (14/08/2020).

Pada Juni 2020, PMI Manufaktur tercatat menyentuh angka 46,9 setelah di Maret 2020 sekitar 27,5. Penjualan ritel menanjak ke -14,4% dari -20,6% di Mei 2020. Sementara, Indeks Keyakinan Konsumen naik menjadi 86,2 di Juli 2020 dari 83,8 di Juni 2020; dan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) membaik menjadi -5,1 pada pertengahan triwulan ketiga ini, dari -13,1 di triwulan kedua 2020.

Pemulihan ekonomi nasional dilakukan beberapa negara setelah dihantam pandemi Covid-19 yang efeknya merembet dari persoalan kesehatan ke ekonomi dan keuangan. Untuk perekonomian Indonesia sendiri, di Triwulan kedua 2020 mengalami kontraksi sebesar -5,32% (yoy) sebagai akibat dari berbagai pembatasan aktivitas sosial-ekonomi yang dilakukan.

Kendati mengalami penurunan yang cukup tajam, namun penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tidak sedalam yang terjadi di negara-negara lain, baik negara peer di ASEAN maupun negara-negara maju. "Dibandingkan dengan peer countries, Indonesia masih lebih baik. Malaysia baru saja mengumumkan, mereka turun sangat dalam -17,1%, lalu Filipina turun -16,5%, Singapura turun -12,6%. Sedangkan negara maju, Jerman turun -11,7%, Perancis -19,0% dan Inggris turun sampai -21,7%," dijelaskan Menko Airlangga.

Dampak paling parah dialami negara yang menerapkan pembatasan lebih ketat, mempunyai ketergantungan ekspor tinggi, dan mengandalkan sektor pariwisata. Akibat dari berbagai kebijakan restriksi dan pembatasan yang sangat ketat (untuk pencegahan Covid-19), dampaknya menyebabkan perekonomian dunia mengalami kontraksi cukup dalam, terutama pada kuartal kedua 2020.

Pada 2021, perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh antara 4,5% - 5,5%, tergantung pada keberhasilan dalam penanganan Covid-19, reformasi struktural dan dukungan kebijakan/program PEN. Sedangkan proyeksi dari World Bank sebesar 4,8%; IMF sebesar 6,1% dan ADB sebesar 5,3% (angka proyeksi per Juni 2020). Nilai tukar Rupiah pada 2020 cenderung bergerak menguat, dan pada tahun depan diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp14.600 per Dolar AS. Kondisi sektor keuangan global pada 2021 diperkirakan kondusif, dengan volatilitas yang harus diwaspadai. Inflasi pada 2020 akan terkendali pada kisaran 3,0% +/- 1,0% dan akan berlanjut pada 2021.

“RAPBN 2021 akan menjadi instrumen penting untuk percepatan pemulihan ekonomi di 2021. Defisit APBN 2021 sekitar 5,50% dari produk domestik bruto (PDB) atau sebesar Rp971,2 triliun, dan ini ditujukan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi,” ujar Menko Airlangga.

Berbagai program dan kebijakan PEN akan dilanjutkan di Tahun Anggaran 2021 untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Usulan anggaran PEN di RAPBN 2021 sebesar Rp356,5 triliun, yang terbagi atas anggaran kesehatan (Rp25,4 triliun), perlindungan sosial (Rp110,2 triliun), sektoral dan pemda (Rp136,7 triliun), dukungan UMKM (Rp48,8 triliun), serta pembiayaan korporasi dan insentif (Rp20,4 triliun).

Berbagai perkembangan dan dinamika global harus terus diantisipasi dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi Indonesia di 2021. “RAPBN 2021 juga mengantisipasi masih tingginya ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas di pasar global, perubahan tatanan dan geopolitik dunia, serta stabilitas di sektor keuangan,” tutup Menko Airlangga.