Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meminta masyarakat untuk menjaga, melindungi, dan menghindari kebocoran data pribadi. Menurutnya, meski saat ini Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat tengah membahas Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP), namun menjaga data pribadi perlu dibiasakan setiap saat.

Perubahan kebijakan privasi yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik (PSE) perlu disertai dengan penjelasan dan mematuhi ketentuan perundangan di Indonesia, terutama mengenai hak-hak pengguna.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengawali tahun 2021 dengan komitmen menjalankan lima program prioritas utama. Menteri Kominfo Johnny G. Plate menyatakan lima program prioritas tersebut menjadi upaya untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia.

Fokus utama Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2020 adalah memperkuat konektivitas digital dan menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif. Menteri Kominfo Johnny G. Plate menyebutkan agenda besar tersebut diuraikan dalam empat program strategis. Komisi I DPR RI mengapresiasi pencapaian Kementerian Kominfo itu.

Panitia Kerja Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah membahas penyempurnaan beberapa pasal dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) bersama Komisi I DPR RI.

Beberapa hari terakhir perubahan kebijakan privasi pengguna aplikasi WhatsApp dan Facebook mendapatkan perhatian warganet di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan perhatian yang serius atas tanggapan yang berkembang berkaitan dengan aturan dan tata kelola perlindungan data pribadi serta privasi pengguna. Menteri Kominfo Johnny G. Plate menekankan agar pengelola platform menerapkan prinsip pelindungan data pribadi.

Guna menjaga keamanan, kenyamanan masyarakat, mengawal ruang digital agar bersih, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki peranan penting yang sangat spesifik bagi Kementerian Kominfo.

Tahun 2020 menjadi tahun yang menantang bagi Indonesia sejak pandemi virus corona melanda pada Maret lalu.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mendukung pemanfaatan kecerdasan buatan, atau artificial intelligence (AI), sesuai dengan peta jalan nasional.

Pemerintah bersama DPR RI tengah berupaya menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Perlindungan Data Pribadi (PDP). Dalam Pasal 40 RUU PDP, setiap pengendali data pribadi, dalam hal ini penyedia jasa seperti fintech, wajib menyampaikan pemberitahuan bila data pengguna mengalami kebocoran atau kegagalan.