Tim Panitia Kerja (Panja) Pemerintah yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama perwakilan pejabat Kementerian/Lembaga terkait dan Tim Panja Komisi I DPR RI telah melakukan konsinyasi pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) pada Selasa 29 Juni 2021 sampai dengan Rabu 30 Juni 2021 di Jakarta.

Indonesia memiliki beberapa regulasi sektoral yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Mulai dari Undang-Undang Perbankan, Telekomunikasi, Administrasi Kependudukan, Kesehatan dan peraturan sektor lainnya.

Terdapat tiga tautan yang teridentifikasi menyebarluaskan data pribadi yang kini sedang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yakni bayfiles.com, mega.nz, dan anonfiles.com.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) dapat meningkatkan pengelolaan data setiap instansi atau badan usaha. Menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan keberadaan regulasi itu akan dapat mendorong peningkatan pengamanan terhadap data sehingga dapat dilakukan dengan secara ketat.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menerima Duta Besar Uni Eropa H.E. Vincent Piket di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (13/04/2021). Dalam pertemuan itu, Menteri Johnny membahas kerja sama bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), infrastruktur 5G dan General Data Protection Regulation (GDPR).

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebutkan empat sektor pendorong akselerasi transformasi digital tersebut antara lain infrastruktur digital, pemerintahan digital, masyarakat digital dan ekonomi digital.

Pandemi Covid-19 telah memaksa Indonesia mempercepat adopsi teknologi digital. Menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel A. Pangerapan, pandemi Covid-19 telah mendorong terjadinya peningkatan kegiatan masyarakat di ruang digital. Selain regulasi, Dirjen Semuel menyatakan Kementerian Kominfo berupaya meningkatkan literasi digital masyarakat.

Dewan Perwakilan Daerah RI mendukung Program Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai Akselerasi Transformasi Digital. Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPR RI, Badikenita Br. Sitepu menyatakan DPD mendukung pembangunan Pusat Data Nasional, Pelayanan Publik lewat Smart City, dan Pembangunan Infrastruktur Digital Nasional.