Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) belum lama ini telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Regulasi ini menjadi revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate memaparkan program kerja Kementerian Kominfo selama 5 (lima) tahun ke depan, dimana ditekankan bahwa ada 2 prinsip utama di dalamnya yaitu Government Public Relation (GPR) dan infrastruktur digital.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) diharapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate menjadi prioritas di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan kedaulatan data di Indonesia saat ini tidak dimaksudkan dalam kaitan pembatasan yurisdiksi semata. Oleh karena itu, Pemerintah menyiapkan RUU Pelindungan Data Pribadi untuk kepentingan negara dan rakyat.

Pelindungan data pribadi saat ini menjadi hal yang krusial di tengah perkembangan aplikasi daring yang memungkinkan pertukaran data secara simultan dan serentak. Bahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus 2019 di depan Sidang DPR RI menyebutkan pentingnya menjaga data sebagai kekayaan baru bangsa yang kini lebih berharga dari minyak.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan dalam pemprosesan data pribadi harus ada dasar legalitas. Dasar itu sekurangnya dalam bentuk persetujuan dari pemilik data.

Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan menyebut masyarakat belum memahami pentingnya melindungi data pribadi mereka di tengah era pertumbuhan pengguna ponsel dan internet yang kian masif.

Saat ini pemerintah tengah melakukan penyelarasan 32 regulasi yang berkaitan dengan data pribadi. Usai penyelarasan dan harmonisasi, dokumen RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) akan diserahkan ke DPR.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyusun Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi untuk meningkatkan penjagaan keamanan data pengguna internet. Hal tersebut diungkapkan oleh Plt. Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) memiliki peranan amat penting, terutama dalam memproteksi data-data strategis publik. Saat ini, Pemerintah dan DPR RI terus mematangkan RUU PDP.