Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi telah secara resmi diserahkan Presiden Joko Widodo kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI melalui Surat Presiden No. R-05/Pres/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 lalu. Indonesia akan menjadi negara kelima di Asia Tenggara yang memiliki aturan terkait pelindungan data pribadi. “Di negara-negara ASEAN saat ini ada 4 negara yang punya GDPR atau UU perlindungan data, yaitu Singapura Malaysia Thailand dan Filipina. Di dunia telah ada 126 negara yang punya GDPR. Jika selesai, kita akan menjadi negara ke-127 di dunia.”

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate optimistis, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) segera rampung pada 2020. Johnny mengatakan bahwa saat ini Kominfo bersama DPR terus membahasnya secara intensif.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana membangun Integrated Data Center di Indonesia. Ada empat daerah yang akan dijadikan lokasi pembagunan pusat integrasi data itu.

Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Kerja Rudiantara optimis, lembaga Kementerian Kominfo di bawah kepemimpinan Johnny G. Plate akan menangguk sukses.

Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Komisi I DPR RI, sepakat memasukkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan perlindungan data amat penting bagi sebuah bangsa. Tak hanya menyangkut sisi keamanan dan ekonomi, melainkan banyak aspek. Menteri Johnny mengungkapkan bahwa melindungi informasi masyarakat, erat kaitannya dengan komitmen mewujudkan kedaulatan data di tengah dinamika teknologi saat ini.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebut Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sebagai roadmap pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan data. Menurutnya suka atau tidak suka, Indonesia harus bermigrasi dari dunia fisik ke dunia digital.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Rosarita Niken Widiastuti, mengingatkan agar masyarakat menghindari penipuan melalui platform digital.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Komunikasi dan informatika menyepakati pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memasukkan draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) pada akhir tahun ini agar bisa dituntaskan pada tahun 2020.