Peran Strategis Penerjemah Dukung Tugas Kenegaraan

Surabaya, Kominfo - Indonesia memiliki potensi strategis dalam menyelenggarakan event berskala internasional. Dalam mendukung tugas kenegaraan tersebut dibutuhkan peran penerjemah untuk mengawal dan mensukseskan event berskala internasional. “Dalam transformasi geopolitik global saat ini, Indonesia memiliki potensi strategis di kancah internasional dengan memaksimalkan peran para penerjemah,” jelas Eko Harnowo, Asisten Deputi Naskah dan Terjemahan Setkab RI dalam Bimtek Pelatihan Penerjemahan Lisan yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur Jumat, (8/10).

Indonesia sudah sering menjadi tuan rumah event-event internasional, seperti Bali Democracy Forum dan Peringatan Konferensi Asia Asia Afrika ke-60 tahun ini di Jakarta dan Bandung. Penerjemah lisan dalam event internasional mempunyai peran strategis dalam mendukung kesuksesan event tersebut. Dalam proses pertukaran informasi yang cepat dari berbagai bahasa dan budaya kebutuhan akan penerjemah yang kompeten tidak terelakkan.

Berbeda dari penerjemah tertulis, penerjemah lisan bersifat langsung, fokus kepada makna pilihan kata, melek budaya (target dan sumber), memiliki pengetahuan umum yang luas, dan yang paling penting harus netral  dengan tidak menambahkan atau mengurangi makna dengan interpretasi sendiri. Selain teori, peserta Bimtek juga dibekali praktik concecutive interpreting (penerjemahan lisan langsung),  praktik simulasi ini dikondisikan seperti pelaksaan pidato antara dua orang kepala negara.

Dalam mendukung dan memaksimalkan peran penerjemah dalam tugas kenegaraan, Sekretariat Kabinet (Setkab) meyelenggarakan Bimtek ini diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet RI sebagai pembina Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) Indonesia dalam rangka peningkatan kompetensi dan pengembangan karir PFP di Indonesia.  

Pelatihan penerjemahan lisan (penjurubahasaan) ini baru pertama kali diselenggarakan, dan akan dilanjutkan secara rutin  pada tiap tahunnya mengingat kebutuhan akan jurubahasa (interpreter) resmi Pemerintah berperan sangat strategis dalam mengawal tugas-tugas kenegaraan. Dari hasil Bimtek ini, para penerjemah yang berasal dari seluruh Indonesia diharapkan bisa menambah ilmu dan keterampilan.

Saat ini jumlah total penerjemah resmi sebanyak 150 orang. Dan yang hadir pada acara Bimtek kali ini berjumlah 42 orang. Melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, pembinaan PFP mulai tahun 2015 dilakukan oleh Setkab RI menggantikan Setneg RI. Selain itu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) juga mengamanatkan fokus pembinaan pada para pejabat fungsional.

Eko Harnowo juga menjelaskan peningkatan kompetensi dan pengembangan karir Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) secara rutin harus diselenggarakan untuk mengupdate informasi dan kompetensi dalam mendukung dan  mengawal tugas kenegaraan. "PFP sendiri adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan baik secara tertulis maupun secara lisan. PFP dinaungi dan tunduk pada kode etik Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia (IPPI), yang dibentuk pada tahun 2014," jelas Eko.

Pelatihan ini juga menghadirkan dua orang narasumber Inanti Pinintakasih Diran dan Kukuh Sanyoto yang keduanya merupakan penerjemah lisan berpengalaman internasional dari Lembaga Bahasa Internasional, Universitas Indonesia. Dalam Bimtek ini peserta diberikan pembekalan ilmu dasar dan prinsip-prinsip penerjemahan lisan. (ivan/lischa)