FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
05 06-2017

923

Kita Bisa Menjadi Negara Barbar Kalau Membiarkan Persekusi

Kategori Berita Pemerintahan | mth

Jakarta, Kominfo - Persekusi adalah perbuatan yang berlawanan dengan azas-azas hukum negara. “Sangat berlawanan dengan azas-azas hukum negara, jadi perorangan maupun kelompok-kelompok, maupun organisasi apapun, tidak boleh main hakim sendiri, tidak boleh,” ucap Presiden Joko Widodo setelah menyampaikan sambutan di Universitas Muhammadiyah Malang, Sabtu (03/06/2017).

Terlebih lagi bila mengatasnamakan penegakan hukum, “Tidak ada, tidak boleh dan tidak ada. Kita bisa menjadi negara barbar kalau hal seperti ini dibiarkan,” kata Presiden.

Presiden menjelaskan bahwa dirinya sudah memerintahkan Kapolri untuk menindak tegas pelaku persekusi. “Tidak boleh hal-hal seperti itu dibiarkan,” ucap Presiden.

Oleh karenanya, Presiden meminta kepada siapapun, baik individu, kelompok maupun organisasi masyarakat dari kelompok manapun untuk segera menghentikan aksi persekusi. “Hentikan dan semuanya serahkan persoalan-persoalan yang akan datang itu kepada aparat hukum, kepada Kepolisian,” kata Presiden.

Video Keterangan Pers Presiden RI, Malang, 3 Juni 2017

Sumber

Berita Terkait

Presiden: Jika Bisa Tetap Bersatu, Bangsa Kita Akan Tetap Berdiri Kokoh

Presiden Joko Widodo menyampaikan keyakinannya bahwa bangsa Indonesia akan tetap berdiri kokoh sampai berwindu-windu lamanya, kalau semua an Selengkapnya

Inilah Sanksi Bagi PNS yang Tidak Menjaga Netralitas dalam Pilkada, Pileg, dan Pilpres

Dalam suratnya yang ditujukan para Pejabat Negara (mulai dari menteri Kabinet Kerja hingga Gubernur, Bupati, dan Wali kota), tertanggal 27 D Selengkapnya

Presiden Apresiasi Peran NU Bawa Semangat Persatuan Bangsa

Presiden Joko Widodo mengapresiasi peran Nahdlatul ‘Ulama (NU) sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berhasil membawa semang Selengkapnya

Pemerintah Serius Tangani Pelanggaran HAM Masa Lalu Walau Sulit

Wiranto menegaskan, kendati bukan menjadi hal yang mustahil, idealnya penanganan terhadap kasus dugaan pelanggaran HAM dilakukan di masa ter Selengkapnya