FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
17 05-2017

995

Penyelenggara Telekomunikasi yang Telah Mendapat Surat Teguran Kedua Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2016

SIARAN PERS NO. 57/HM/KOMINFO/05/2017
Kategori Siaran Pers

SIARAN PERS NO. 57/HM/KOMINFO/05/2017

tentang

Penyelenggara Telekomunikasi yang Mendapat Surat Teguran Kedua Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2016

Sehubungan dengan masih terdapatnya Penyelenggara Telekomunikasi yang belum melaksanakan pembayaran kewajiban BHP Telekomunikasi tahun buku 2016, dan mengingat telah diterbitkannya Surat Kasubdit Pencegahan dan Penertiban tertanggal 6 Maret 2016 perihal Surat Pemberitahuan Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2016, Surat Plt. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika tertanggal 2 Mei 2017 perihal Surat Teguran Pertama Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2016, serta Surat Plt. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika tertanggal 15 Mei 2017 perihal Surat Teguran kedua Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2016, maka dengan ini disampaikan daftar Penyelenggara Telekomunikasi yang belum melaksanakan kewajiban BHP Telekomunikasi tersebut (daftar terlampir).

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation, apabila sampai dengan batas waktu yang diberikan Penyelenggara tersebut tidak memenuhi kewajiban dimaksud maka akan dikenakan sanksi administratif berupa Teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dan Pencabutan Izin Penyelenggaraan. 

Apabila penyelenggara sudah melakukan pembayaran BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2016, maka bukti pembayaran mohon dapat segera dikirimkan ke Direktur Pengendalian Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Graha PPI  Lt. 4 Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat 10110, Telp/Fax. 021-2313756 atau melalui email ke bhptel@mail.kominfo.go.id dan surat teguran kedua pembayaran tersebut dapat diabaikan.

Jakarta, 17 Mei 2017

BIRO HUMAS

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

***

Berita Terkait

Siaran Pers No.11/HM/KOMINFO/01/2018 tentang Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri mengenai Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk

Kementerian Kominfo melakukan konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kegiatan Amatir Radio dan Ko Selengkapnya

Siaran Pers No. 10/HM/KOMINFO/01/2018 tentang Keputusan Menteri Kominfo No. 73 Tahun 2018

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Par Selengkapnya

Siaran Pers No. 09/HM/KOMINFO/01/2018 tentang Konsultasi Publik RPM Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Wireless Local Area Network

Persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi wireless local area network yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informat Selengkapnya

Siaran Pers No.08/HM/KOMINFO/01/2018 tentang Penanganan Konten yang Melanggar Nilai dan Norma Sosial Budaya

Kementerian Kominfo terus menerus aktif melakukan penanganan konten negatif di Internet, termasuk kegiatan yang melanggar juga yang memberik Selengkapnya

comments powered by Disqus