FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
13 04-2017

1130

Dirjen SDPPI Harapkan Kebijakan TKDN Bantu Serap Tenaga Kerja

Kategori Berita Kementerian | vera002

Bandung, Kominfo – Kebijakan penerapan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang diusung Kementerian Kominfo, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan  telah menumbuhkan perusahaan-perusahaan electronic manufacturing system (EMS). Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo Ismail berharap kebijakan itu bersampak kepada penyerapan tenaga kerja. “Pada tahap awal ketentuan TKDN ini dapat menyerap blue collar worker. Ke depan, dengan peningkatan kewajiban TKDN dari 20% menjadi 30%, akan menyerap tenaga white collar dengan dimasukkannya komponen brainware dalam ketentuan TKDN ini,” tuturnya dalam penyelenggaraan Temu Vendor Nasional Alat dan Perangkat Telekomunikasi, di Bandung, Kamis (13/04/2017).

Lebih lanjut Ismail mengharapkan ketiga kementerian tersebut dapat menyusun kebijakan TKDN untuk perangkat-perangkat telekomunikasi baru seperti Perangkat IoT dan 5G. “TKDN harus disertai local component manufacturer seperti pabrik screen, bukan hanya pabrik perangkat peripheral seperti konektor dan charger. Diharapkannya regulasi tersebut tersusun sebelum produknya muncul,” ungkap Ismail.

Ismail menambahkan bahwa kebijakan TKDN ini nantinya harus dikaji agar kebijakan ini tidak kontra produktif yaitu menghambat berkembang dan beredarnya perangkat telekomunikasi. Selain itu perlu adanya penyelarasan arah kebijakan pemerintah dalam membangun industri TIK di Indonesia dan terkait dengan penerapan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

Pada Temu Vendor ini Dirjen SDPPI memberikan TKDN Award kepada dua produsen telepon genggam dalam negeri yang memperoleh capaian TKDN tertinggi pada tahun 2016 yaitu Polytron dan Samsung. Polytron pada tahun 2016 mencapai TKDN 26,33 % untuk telepon seluler Polytron / 4G 503. Sedangkan Samsung pada tahun 2016 memperoleh TKDN 24,10 % untuk telepon seluler Samsung / SM-A320Y. (*VE)

Berita Terkait

Kelola Media Sosial, Kampanyekan Kebijakan Pemerintah

"Media sosial sangat bagus untuk komunikasi kebijakan pemrintah. Tugas humas pemerintah untuk memastikan bagaimana agar persepsi negatif mas Selengkapnya

Dirjen PPI: Permen OTT Merupakan Keniscayaan

Peraturan Menteri tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (OTT) merupakan suatu keniscayaan. "Permen OTT merupa Selengkapnya

Bakohumas Sosialisasikan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Rosarita Niken Widyastuti mengatakan sosialisasi itu sejalan dengan tu Selengkapnya

Menkominfo Harap Dewan Pengawas LPP TVRI Benahi Internal

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menghadiri pengukuhan lima anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik I Selengkapnya

comments powered by Disqus