FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
13 04-2017

872

Direktorat Pos Selenggarakan Bimtek Implementasi Kebijakan Pembiayaan LPU

Kategori Berita Kementerian | Viska

Medan, Kominfo – Direktorat Pos, Ditjen Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Kominfo menyelenggarakan Bimbingan Teknis Implementasi Kebijakan Mekanisme Kontribusi Penyelenggara Pos untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal (LPU) di Hotel Grand Mercure Medan (12/4/2017).

Direktur Pos Universal yang diwakili Kepala Subsidi Layanan Pos Komersial, Budi Sutiatmoko, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya Bimtek tersebut. “Ini sangat penting dilakukan untuk memberikan perumahan kepada Penyelenggara Pos dan stakeholder terkait dengan kebijakan yang dibuat Kemkominfo yang bertanggung jawab di bidang Pos.

Lebih lanjut Budi mengatakan bahwa kontribusi penyelenggaraan pos untuk pembiayaan Layanan Pos Universal (LPU) telah diatur dalam pasal 15 ayat (4) UU No 38 tahun 2009 tentang Pos. “Setiap penyelenggara pos wajib memberikan kontribusi dalam Pembiayaan Layanan Pos Universal," papar Budi.

Dengan demikian, lanjutnya, Penyelenggara Pos wajib membayar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Mengenai besaran kontribusi, Budi mengatakan hal itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penerimaan Negara Bukan Pajak.

“Besaran Kontribusi Penyelenggara Pos untuk Pembiayaan LPU diatur dalam PP No 80 tahun 2015 rentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), yang berlaku pada komando" katanya. Dalam PP Nomor 80 tahun 2015 tersebut, lanjut Bonnie, telah ditetapkan besaran 0,25% yang dikali keuntungan bersih penyelenggara Pos setelah dikurangi pajak untuk seluruh jenis layanan.

Lebih lanjut Budi menyampaikan bahwa Kementerian Kominfo telah menyusun Peraturan Pelaksana sebagai aturan teknis dan payung hukum pelaksanaan Kontribusi Penyelenggara Pos untuk pembiayaan Layanan Pos Universal. “Hal ini sudah diundangkan melalui Permen Kominfo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penyelenggaran Layanan Pos Universal yang mengatur tata cara Perhitungan besaran Kontribusi Penyelenggaraan Pos Universal.Tata cara penyetoran atau tata cara pengajuan dokumen dan hal-hal teknis lainya", kata Budi.

Ia juga berharap agar semua materi yang terkait mekanisme dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Menkominfo Nomor 4 Tahun 2017 tersebut dapat dipahami, agar pelaksanaannya dapat dipatuhi oleh Penyelenggara Pos sesuai dengan Peraturan Menteri dan perundangan lainnya.

Turut hadir dalam kegiatan Bimtek ini para pegawai Kominfo Sumatera Utara dan para perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Barat. (AN/STM)

Berita Terkait

Kelola Media Sosial, Kampanyekan Kebijakan Pemerintah

"Media sosial sangat bagus untuk komunikasi kebijakan pemrintah. Tugas humas pemerintah untuk memastikan bagaimana agar persepsi negatif mas Selengkapnya

Dirjen PPI: Permen OTT Merupakan Keniscayaan

Peraturan Menteri tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (OTT) merupakan suatu keniscayaan. "Permen OTT merupa Selengkapnya

Lawan Hoax dengan Sinergisitas Kehumasan Pemerintah

Staf Ahli Menteri Komunikasi (Menkominfo) Bidang Hukum Henri Subiakto mengingatkan praktisi kehumasan di kementerian dan lembaga (K/L) untuk Selengkapnya

Kominfo Selenggarakan Bimtek Pembiayaan Layanan Pos Universal

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika menyelenggarakan Bimbingan Teknis Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor Selengkapnya

comments powered by Disqus