FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    28 03-2017

    9899

    Presiden Paparkan Tiga Tahapan Pembangunan Nasional

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Jakarta, Kominfo - Tiga tahapan pembangunan nasional menuju Visi Indonesia 2045 disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Kerja Nasional XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Pembukaan Rakernas tersebut digelar di Ballroom Hotel The Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Senin (27/03/2017).

    Masing-masing dalam ketiga tahapan tersebut terbagi atas sepuluh tahun pelaksanaan. Tahapan pertama yang menjadi fondasi bagi seluruh tahapan yang ada ialah mengenai pembangunan infrastruktur. "Yang pertama, sebagai fondasi, kita akan bangun infrastruktur. Ini sangat penting sekali," ujar Presiden.

    Pembangunan infrastruktur menjadi program andalan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sebab, dengan pembangunan infrastruktur ini, Indonesia hendak meningkatkan daya saingnya. "Tahapan pertama pembangunan infrastruktur ini betul-betul harus fokus dan kita selesaikan. Dengan inilah kita bisa memperkuat daya saing kita. Biaya logistik dan transportasi akan jauh lebih murah sehingga nantinya harga-harga juga bisa bersaing dengan produk-produk dari luar," ungkapnya.

    Sejumlah proyek pembangunan tengah dikerjakan oleh pemerintah hingga kini. Sebut saja pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan ketenagalistrikan, jalan tol, bandara, dan juga pelabuhan terus dikebut oleh pemerintah. "Pelabuhan kita kerjakan tiga 'shift'. Di Kuala Tanjung, Makassar New Port, Tanjung Priok, dan tahun ini akan kita mulai di Sorong. Karena tanpa itu jangan berharap kita bisa bersaing di era keterbukaan yang tidak bisa kita hambat lagi," Jokowi menambahkan.

    Namun, Presiden Joko Widodo turut berpesan agar pembangunan yang dilakukan juga menyentuh sumber daya manusia. Tahun 2030 hingga 2035 kelak, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi di mana Indonesia akan lebih banyak ditopang oleh 52 persen penduduk dengan usia produktif. Inilah yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia agar dapat bersaing dengan negara lainnya.

    "Kalau pembangunan SDM bisa kita kerjakan, itu akan jadi sebuah kekuatan besar kita. Tetapi kalau kita gagal melaksanakan pembangunan SDM, akan menjadi beban negara yang sangat besar. Oleh sebab itu saya mengingatkan, siapapun nanti pemimpinnya, yang namanya pembangunan SDM menjadi kunci dalam rangka menghantarkan kita kepada Indonesia emas di 2045," ucapnya.

    Sementara itu, yang menjadi tahapan kedua dalam pembangunan nasional nantinya ialah industri pengolahan yang berbasis pada bahan-bahan mentah. Pengolahan barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi ini sesungguhnya telah disampaikan Kepala Negara dalam sejumlah kesempatan. Hal itu dipercaya akan memberikan nilai tambah tersendiri bagi produk-produk hasil industri Indonesia.

    "Pada tahapan itu jangan ada dari kita yang berjualan barang mentah. Semuanya harus minimal barang setengah jadi. Kelapa sawit, jangan sampai kita nanti kirimnya CPO terus. Turunan dari CPO harus dikerjakan semuanya, entah sabun, minyak goreng, kosmetik, silakan. Tapi jangan sampai kirim lagi dalam bentuk 'raw material'. Jagung juga sama, jangan sampai kita kirim dalam bentuk mentah. Buat makanan, makanan ternak, semuanya harus masuk ke industri pengolahan seperti itu," Presiden menegaskan.

    Adapun yang menjadi tahapan terakhir menuju visi Indonesia Emas 2045 ialah pada pengembangan industri jasa. Termasuk di antara industri tersebut ialah pengembangan pada sektor pariwisata Indonesia. "Kekuatan kita di Indonesia ini sebenarnya adalah di industri pariwisata. Anak-anak muda masuklah ke industri ini karena amat menjanjikan. Sekarang kita baru membangun sepuluh destinasi wisata yang baru. Masuklah ke sana," ajaknya.

    Peran HIPMI dalam Pemerataan Ekonomi
    Di hadapan para pengusaha yang tergabung dalam HIPMI, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar HIPMI turut berperan dalam upaya pemerataan ekonomi di Indonesia. Utamanya dalam hal reforma agraria dan redistribusi aset.

    "Masalah redistribusi aset, kita berikan. Misalnya konsesi kecil tapi produktif, bisa diberikan. Bisa saja kita berikan seribu hektare, tapi tidak bisa ratusan ribu hektare. Dengan catatan, lahan itu harus produktif. Jangan sampai konsesi yang kita berikan dijual lagi," ucap Presiden.

    Lebih lanjut, Kepala Negara juga berpesan kepada para pengusaha muda untuk cerdik berwirausaha. Ia juga berharap agar para pengusaha muda untuk tidak bergantung pada pemberian dari pihak lain.

    "Jadi jangan sampai ada lagi yang namanya pengusaha-pengusaha, apalagi pengusaha muda, minta-minta fasilitas. Jangan minta ke saya hal-hal seperti itu. Mazhab saya adalah mazhab persaingan, tetapi memberikan peluang kepada yang muda-muda. Itu yang saya lakukan," kata Jokowi yang langsung disambut riuh tepuk tangan peserta acara.

    Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Enggratiasto Lukita, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia.

    Acara ini dihadiri pula oleh Ketua DPR Setya Novanto, pendiri HIPMI Abdul Latief, ketua BPD HIPMI dan anggota HIPMI dari seluruh Indonesia.

    Sumber: Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin

    Berita Terkait

    Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo Sampaikan Ucapan Selamat Idulfitri 1445H

    Presiden berharap agar perjalanan masyarakat dalam mudik Lebaran kali ini diberikan kelancaran dan keselamatan. Selengkapnya

    Presiden Tinjau Arus Mudik Lebaran di Stasiun Pasar Senen

    Dalam kunjungannya, Presiden melihat secara langsung kesiapan infrastruktur serta manajemen pelaksanaan mudik yang terpantau baik. Selengkapnya

    Jawa Timur Jadi Contoh Penerapan Keterpaduan Layanan Digital

    Digitalisasi harus dibarengi dengan pemangkasan proses bisnis, dan kedepan seluruh aplikasi akan diinteroperabilitaskan, dan tidak boleh sat Selengkapnya

    Presiden Lepas Pengiriman Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan

    Bantuan yang dikirimkan tersebut, kata Presiden, bernilai kurang lebih Rp30 miliar berupa obat-obatan dan peralatan-peralatan kesehatan dan Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA