FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
09 03-2017

2015

Penyelenggara Pos/Jasa Titipan yang Mendapat Sanksi Teguran Tertulis Kedua Melalui Website

SIARAN PERS NO. 33/HM/KOMINFO/03/2017
Kategori Siaran Pers

 

SIARAN PERS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO. 33/HM/KOMINFO/03/2017

Tentang

Penyelenggara Pos/Jasa Titipan yang Mendapat Sanksi Teguran Tertulis Kedua

Melalui Website

Kementerian Komunikasi dan Informatika mempublikasikan Sanksi Teguran Tertulis Kedua melalui website terhadap Penyelenggara Pos (sebagaimana terlampir) yang hingga saat ini belum memenuhi "kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Operasional Semester II Tahun 2016". Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos bahwa sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat atau website.

Penyelenggara Pos/Jasa sebagaimana dimaksud telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pos, sebagai berikut:

1. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.

2. Pasal 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos.

Penyelenggara Pos/Jasa tersebut diberikan jangka waktu paling lama tanggal 9 April 2017 untuk segera menyampaikan Laporan Kegiatan Operasional Semester II Tahun 2016 kepada Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Graha PPI Lt. 4, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat 10110 Telp./Fax. 021– 34832531, 34832532 atau melalui surat elektronik ke alamat: monevpos.ppi@mail.kominfo.go.id atau melalui aplikasi online dengan alamat: pos.ppi.kominfo.go.id.

 

Jakarta, 9 Maret 2017

Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Noor Iza

***

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo (Noor Iza, email noor.iza@kominfo.go.id, HP 0811.978.1518. tel fax : 021-3504024)

Berita Terkait

Siaran Pers No.11/HM/KOMINFO/01/2018 tentang Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri mengenai Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk

Kementerian Kominfo melakukan konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kegiatan Amatir Radio dan Ko Selengkapnya

Siaran Pers No. 10/HM/KOMINFO/01/2018 tentang Keputusan Menteri Kominfo No. 73 Tahun 2018

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Par Selengkapnya

Siaran Pers No. 09/HM/KOMINFO/01/2018 tentang Konsultasi Publik RPM Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Wireless Local Area Network

Persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi wireless local area network yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informat Selengkapnya

Siaran Pers No.08/HM/KOMINFO/01/2018 tentang Penanganan Konten yang Melanggar Nilai dan Norma Sosial Budaya

Kementerian Kominfo terus menerus aktif melakukan penanganan konten negatif di Internet, termasuk kegiatan yang melanggar juga yang memberik Selengkapnya

comments powered by Disqus