FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
09 03-2017

1900

Penyelenggara Pos/Jasa Titipan yang Mendapat Sanksi Teguran Tertulis Kedua Melalui Website

SIARAN PERS NO. 33/HM/KOMINFO/03/2017
Kategori Siaran Pers

 

SIARAN PERS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO. 33/HM/KOMINFO/03/2017

Tentang

Penyelenggara Pos/Jasa Titipan yang Mendapat Sanksi Teguran Tertulis Kedua

Melalui Website

Kementerian Komunikasi dan Informatika mempublikasikan Sanksi Teguran Tertulis Kedua melalui website terhadap Penyelenggara Pos (sebagaimana terlampir) yang hingga saat ini belum memenuhi "kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Operasional Semester II Tahun 2016". Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos bahwa sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat atau website.

Penyelenggara Pos/Jasa sebagaimana dimaksud telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pos, sebagai berikut:

1. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.

2. Pasal 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos.

Penyelenggara Pos/Jasa tersebut diberikan jangka waktu paling lama tanggal 9 April 2017 untuk segera menyampaikan Laporan Kegiatan Operasional Semester II Tahun 2016 kepada Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Graha PPI Lt. 4, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat 10110 Telp./Fax. 021– 34832531, 34832532 atau melalui surat elektronik ke alamat: monevpos.ppi@mail.kominfo.go.id atau melalui aplikasi online dengan alamat: pos.ppi.kominfo.go.id.

 

Jakarta, 9 Maret 2017

Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Noor Iza

***

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo (Noor Iza, email noor.iza@kominfo.go.id, HP 0811.978.1518. tel fax : 021-3504024)

Berita Terkait

Siaran Pers No. 199/HM/KOMINFO/10/2017 tentang 897 Peserta Ikuti Born to Protect di Kota Malang

Indonesia kini kekurangan bakat Cyber Security dan itu menimbulkan masalah yang sangat nyata dalam industri strategis, pertahanan, kesatuan Selengkapnya

Siaran Pers No.198/HM/KOMINFO/10/2017 tentang Antisipasi Ancaman KRACKs pada Perangkat yang Terhubung ke Internet melalui WiFi

KRACKs dapat mendekripsi data di segala jenis perangkat yang terhubung ke internet melalui WiFi (wireless fidelity). Tindakan preventif yang Selengkapnya

Siaran Pers No.197/HM/KOMINFO/10/2017 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler

Merujuk Pengumuman Hasil Seleksi Untuk Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz dan Pengumuman Jadwal Penyerahan Dokumen Permohonan Untuk Pita Frekuensi Selengkapnya

Siaran Pers No. 196/HM/KOMINFO/10/2017 tentang Registrasi Kartu SIM Seluler Tidak Perlu Nama Ibu Kandung

Menunjuk Peraturan Menkominfo No 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menkominfo No. 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelang Selengkapnya

comments powered by Disqus