Penguatan Sinergi Lintas Sektor Tangkal Radikalisme

Jakarta, Kominfo - Provokasi, penyebaran agitasi dan propaganda saat ini begitu cepat dan mudah dilakukan. Kasus seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang dengan mudahnya menjadi penganut dari paham Islam radikal sudah semestinya menjadi sebuah peringatan bagi pemerintah dan seluruh kelompok masyarakat untuk menguatkan sinergi.

Penetrasi media sosial dalam penyebaran radikalisme saat ini kian tak terhindarkan. “Media sosial saat ini menjadi salah satu dari lima pilar demokrasi," jelas Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Rosarita Niken Widiastuti  dalam Sarasehan Pencegahan Propaganda Radikal Terorisme di Dunia Maya Bersama Instansi-instansi Pemerintah, Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Kamis (16/02/2017).

Situs radikalisme, yang jumlahnya saat ini melampaui 500, merambah masyarakat dalam berbagai bentuk. Berita hoax yang radikal, misalnya, dibuat dengan sengaja untuk mempengaruhi opini publik terhadap pribadi atau golongan tertentu, baik itu dalam kontestasi politik dan lainnya.

Terlebih lagi, penyebaran hoax radikal dilakukan dengan prinsip 10 to 90; hoax yang dibuat 10 persen dari populasi akan 'dibantu' didiseminasikan 90 persen lainnya, baik dengan sengaja ataupun tidak.

“Kita perlu menggandeng semua unsur, [terutama] para blogger dan anak muda. Memerangi hoax diibaratkan mencegah penyakit; perlu ada upaya-upaya pencegahan yang didahulukan sebelum ‘mengobati’nya,” jelas Niken. 

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Wiranto menyampaikan, instansi pemerintah lintas sektor perlu meningkatkan komitmen, meningkatkan upayanya dan merangkul masyarakat dalam menangkal hoax yang bertujuan menebarkan propaganda dan menciptakan agitasi di tengah masyarakat.

Atas dasar itulah Kemenko Polhukam membentuk Satuan Tugas Anti Provokasi, Agitasi dan Propaganda (Satgas Propapro). “Isu hanya bisa dinetralisir dengan fakta. Isu yang dikembangkan tanpa dilawan akan membentuk opini,” tegas Menkopolhukam.

Saat ini, Satgas Proapro sudah mulai bekerja mengidentifikasi pembuat hoax dan menyusun narasi-narasi untuk meluruskan isu-isu yang menyerang kredibilitas pemerintah.

Wujudkan Harapan Presiden
Menambahkan arahan Menko Polhukam, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen. Pol. Suhardi Alius menyampaikan, Presiden Republik Indonesia mengharapkan adanya upaya untuk meningkatan literasi dan edukasi di dunia siber. Lebih jauh, presiden berharap netizen mempunyai daya tangkap terhadap isu-isu yang benar maupun tidak. Lintas sektor perlu bersinergi dalam meningkatkan literasi para pengguna internet.

“[Perlu diantisipasi bahwa] para pelaku teror tidak hanya berasal dari jaringan-jaringan yang sudah ada, namun juga individu yang bukan merupakan anggota dari jaringan manapun, " jelas Suhardi.

Tingkatkan Literasi Masyarakat

Kemkominfo mengajak masyarakat untuk mengakses klarifikasi atas informasi hoax yang beredar melalui Jaringan Pemberitaan Pemerintah, atau jpp.go.id. Tak hanya itu, masyarakat juga bisa berpartisipasi aktif laporkan Hoax ke aduankonten@mail.kominfo.go.id.

Selain itu, melalui koordinasi yang dilakukan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo, instansi-instansi pemerintah memanfaatkan kekuatan media sosial pemerintah untuk menyebarkan konten positif dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat dalam meluruskan berita-berita bohong dan memperluas jangkauan konten positif.


Turut hadir dalam sarasehan Deputi IV Kantor Staf Presiden dan Deputi I BNPT. (AN)