FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
11 01-2017

2397

Uji Publik RPM Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

SIARAN PERS NO. 6/HM/KOMINFO/01/2017
Kategori Siaran Pers

 

SIARAN PERS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO. 06/HM/KOMINFO/01/2017
Tentang
Uji Publik RPM Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

 

Kementerian Kominfo akan melakukan uji publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat. Tanggapan dan masukan publik dapat disampaikan melalui email lida001@kominfo.go.id dan pranatahumas@kominfo.go.id selambat-lambatnya tanggal 27 Januari 2017.

Landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat danAngka Kreditnya yang menyebutkan bahwa perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Hubungan Masyarakat (JFPH).

Pedoman penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat merupakan pedoman penghitungan yang disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan indikator antara lain: program kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan; tingkat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; kondisi geografis dan demografis..

Langkah-langkah penyusunan Formasi JFPH ini dilakukan dengan menginventarisasi tugas pokok yang dilaksanakan, menginventarisasi nilai angka kredit untuk masing-masing butir kegiatan dengan menggunakan menggunakan jam kerja efektif setahun sebesar 1250 jam.

Diharapkan melalui RPM Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat ini dapat diperoleh keseragaman tata cara penghitungan formasi JFPH di setiap jabatan JFPH baik di instansi pemerintah pusat maupun di daerah

RPM Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat ini terdiri dari 4 pasal, dan 1 lampiran yang terdiri dari 2 bab, sebagai berikut:

  1. Bab I: Ketentuan Umum, berisi pengertian Pranata Hubungan Masyarakat, Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Humas Keterampilan, Pranata Humas Keahlian, Pelayanan Informasi dan Kehumasan, Formasi, Formasi JFPH, dan Penghitungan Formasi JFPH
  2. Bab II: Tata Cara Penghitungan Formasi JFPH, berisi prinsip-prinsip dan langkah-langkah penyusunan formasi, disertai contoh penghitungan formasi JFPH sesuai dengan jabatannya.

 

Jakarta, 11 Januari 2017
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Noor Iza

***

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo (Noor Iza, email: noor.iza@kominfo.go.id, HP 0811.978.1518. tel fax : 021-3504024)

Berita Terkait

Siaran Pers No.11/HM/KOMINFO/01/2018 tentang Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri mengenai Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk

Kementerian Kominfo melakukan konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kegiatan Amatir Radio dan Ko Selengkapnya

Siaran Pers No. 10/HM/KOMINFO/01/2018 tentang Keputusan Menteri Kominfo No. 73 Tahun 2018

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Par Selengkapnya

Siaran Pers No. 09/HM/KOMINFO/01/2018 tentang Konsultasi Publik RPM Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Wireless Local Area Network

Persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi wireless local area network yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informat Selengkapnya

Siaran Pers No.08/HM/KOMINFO/01/2018 tentang Penanganan Konten yang Melanggar Nilai dan Norma Sosial Budaya

Kementerian Kominfo terus menerus aktif melakukan penanganan konten negatif di Internet, termasuk kegiatan yang melanggar juga yang memberik Selengkapnya

comments powered by Disqus