FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    11 01-2017

    3772

    Uji Publik RPM Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

    SIARAN PERS NO. 6/HM/KOMINFO/01/2017
    Kategori Siaran Pers

     

    SIARAN PERS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

    NO. 06/HM/KOMINFO/01/2017
    Tentang
    Uji Publik RPM Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

     

    Kementerian Kominfo akan melakukan uji publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat.Tanggapan dan masukan publik dapat disampaikan melalui email lida001@kominfo.go.id dan pranatahumas@kominfo.go.id selambat-lambatnya tanggal 27 Januari 2017.

    Landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat danAngka Kreditnya yang menyebutkan bahwa perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Hubungan Masyarakat (JFPH).

    Pedoman penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat merupakan pedoman penghitungan yang disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan indikator antara lain: program kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan; tingkat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; kondisi geografis dan demografis..

    Langkah-langkah penyusunan Formasi JFPH ini dilakukan dengan menginventarisasi tugas pokok yang dilaksanakan, menginventarisasi nilai angka kredit untuk masing-masing butir kegiatan dengan menggunakan menggunakan jam kerja efektif setahun sebesar 1250 jam.

    Diharapkan melalui RPM Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat ini dapat diperoleh keseragaman tata cara penghitungan formasi JFPH di setiap jabatan JFPH baik di instansi pemerintah pusat maupun di daerah

    RPM Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat ini terdiri dari 4 pasal, dan 1 lampiran yang terdiri dari 2 bab, sebagai berikut:

    1. Bab I: Ketentuan Umum, berisi pengertian Pranata Hubungan Masyarakat, Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Humas Keterampilan, Pranata Humas Keahlian, Pelayanan Informasi dan Kehumasan, Formasi, Formasi JFPH, dan Penghitungan Formasi JFPH
    2. Bab II: Tata Cara Penghitungan Formasi JFPH, berisi prinsip-prinsip dan langkah-langkah penyusunan formasi, disertai contoh penghitungan formasi JFPH sesuai dengan jabatannya.

     

    Jakarta, 11 Januari 2017
    Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat
    Noor Iza

    ***

    Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo (Noor Iza, email: noor.iza@kominfo.go.id, HP 0811.978.1518. tel fax : 021-3504024)

    Berita Terkait

    Siaran Pers No. 61/HM/KOMINFO/02/2021 tentang Kembangkan Talenta, Imbangi Laju Transformasi Digital

    Pandemi Covid-19 mendorong laju digitalisasi di semua bidang kehidupan. Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya mengembangkan talent Selengkapnya

    Siaran Pers No. 60/HM/KOMINFO/02/2021 tentang Bentuk NEC, Menkominfo: Jadikan Ruang Digital Lebih Bersih, Sehat, Produktif dan Adil

    Kementerian Komunikasi Komunikasi dan Informatika membentuk Komite Etika Berinternet atau Net Ethics Committee (NEC). Pembentukan komite i Selengkapnya

    Siaran Pers No. 59/HM/KOMINFO/02/2021 tentang Lewat Tol Langit, Pemerintah Hubungkan Nusantara dan Bangun Kemandirian Digital

    Dalam lima tahun terakhir, Pemerintah telah membangun konektivitas melalui tol laut, kereta api, bandara, pelabuhan. Selain itu, Pemerintah Selengkapnya

    Siaran Pers No. 58/HM/KOMINFO/02/2021 tentang Jadikan Konektivitas Digital Akselerator Transformasi dan Reaktivator Pemulihan Ekonomi Nasional

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Program Strategis Konektivitas Digital ditujukan untuk menjadi akselerator tra Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA