FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
11 01-2017

2210

Uji Publik RPM Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

SIARAN PERS NO. 6/HM/KOMINFO/01/2017
Kategori Siaran Pers

 

SIARAN PERS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO. 06/HM/KOMINFO/01/2017
Tentang
Uji Publik RPM Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

 

Kementerian Kominfo akan melakukan uji publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat. Tanggapan dan masukan publik dapat disampaikan melalui email lida001@kominfo.go.id dan pranatahumas@kominfo.go.id selambat-lambatnya tanggal 27 Januari 2017.

Landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat danAngka Kreditnya yang menyebutkan bahwa perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Hubungan Masyarakat (JFPH).

Pedoman penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat merupakan pedoman penghitungan yang disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan indikator antara lain: program kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan; tingkat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; kondisi geografis dan demografis..

Langkah-langkah penyusunan Formasi JFPH ini dilakukan dengan menginventarisasi tugas pokok yang dilaksanakan, menginventarisasi nilai angka kredit untuk masing-masing butir kegiatan dengan menggunakan menggunakan jam kerja efektif setahun sebesar 1250 jam.

Diharapkan melalui RPM Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat ini dapat diperoleh keseragaman tata cara penghitungan formasi JFPH di setiap jabatan JFPH baik di instansi pemerintah pusat maupun di daerah

RPM Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat ini terdiri dari 4 pasal, dan 1 lampiran yang terdiri dari 2 bab, sebagai berikut:

  1. Bab I: Ketentuan Umum, berisi pengertian Pranata Hubungan Masyarakat, Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Humas Keterampilan, Pranata Humas Keahlian, Pelayanan Informasi dan Kehumasan, Formasi, Formasi JFPH, dan Penghitungan Formasi JFPH
  2. Bab II: Tata Cara Penghitungan Formasi JFPH, berisi prinsip-prinsip dan langkah-langkah penyusunan formasi, disertai contoh penghitungan formasi JFPH sesuai dengan jabatannya.

 

Jakarta, 11 Januari 2017
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Noor Iza

***

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo (Noor Iza, email: noor.iza@kominfo.go.id, HP 0811.978.1518. tel fax : 021-3504024)

Berita Terkait

Siaran Pers No. 199/HM/KOMINFO/10/2017 tentang 897 Peserta Ikuti Born to Protect di Kota Malang

Indonesia kini kekurangan bakat Cyber Security dan itu menimbulkan masalah yang sangat nyata dalam industri strategis, pertahanan, kesatuan Selengkapnya

Siaran Pers No.198/HM/KOMINFO/10/2017 tentang Antisipasi Ancaman KRACKs pada Perangkat yang Terhubung ke Internet melalui WiFi

KRACKs dapat mendekripsi data di segala jenis perangkat yang terhubung ke internet melalui WiFi (wireless fidelity). Tindakan preventif yang Selengkapnya

Siaran Pers No.197/HM/KOMINFO/10/2017 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler

Merujuk Pengumuman Hasil Seleksi Untuk Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz dan Pengumuman Jadwal Penyerahan Dokumen Permohonan Untuk Pita Frekuensi Selengkapnya

Siaran Pers No. 196/HM/KOMINFO/10/2017 tentang Registrasi Kartu SIM Seluler Tidak Perlu Nama Ibu Kandung

Menunjuk Peraturan Menkominfo No 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menkominfo No. 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelang Selengkapnya

comments powered by Disqus