Menkominfo Minta Humas K/L Optimalkan Koordinasi

Jakarta, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meminta pejabat humas pemerintah dapat mengoptimalkan lagi koordinasi sinergi program komunikasi antar kementerian untuk perang terhadap berita hoax. Hal itu menurutnya dilakukan dengan menyampaikan informasi yang benar terutama yang menyangkut kebijakan pemerintah dan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.
"Kita punya kekuatan tapi tidak pernah dimanfaatkan. Saya ambil contoh kalau kita komunikasi dari proses pembuatan konten, agenda setting kemudian satu lagi distribusi. Kita ini punya jaringan yang luas biasa besar tapi belum optimal," kata Rudiantara dalam Rapat Koordinasi Sinergi Program Komunikasi Antarkementerian dan lembaga, di Kantor Kemkominfo, Jakarta, Senin (9/1/2017).
Menurut Rudiantara, pemerintah melalui K/L mempunyai 19,1 juta follower dari twiter akun resmi  dan bisa dimanfaatkan untuk penyebaran informasi kinerja pemerintah dan kebijakan pemerintah, sehingga informasi tersebut sampai kepada masyarakat. Menkominfo pun meminta Dirjen IKP setiap bulan  untuk mengumpulkan para petugas twitter K/L untuk  membuat konten baik yang bersifat defensif maupun ofensif ke medsos tiap hari.
"Saya yakin, akan jadi trending topic, pasti itu! Apalagi setiap K/L memiliki akun twitter, contoh follower Menristek dan Kominfo paling tinggi itu bisa dimanfaatkan," katanya.
Menurutnya hal tersebut juga dapat mengeratkan hubungan K/L semua. "Jadi begitu ada konten untuk kepentingan pemerintah semua naikin. Saya jamin setiap hari menjadi trending topic nomor satu," katanya.
Ia juga berharap K/L saling mendukung satu sama lain sehingga saat isu yang ditetapkan Government Public Relations bisa berjalan. Misalkan soal isu cabe, yang menjadi leading sector-nya adalah Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, jadi  jangan sunkan-sunkan kementerian atau lembaga lain membantunya karena suatu saat K/L lain juga membutuhkan dukungan.
Rakor yang juga membahas banjirnya berita hoax di media sosial terutama menyangkut kebijakan pemerintahan ini dihadiri Menteri Kominfo Rudiantara, Dirjen Informasi dan Komunikasi  Publik (IKP) Kemkominfo, Rosarita Niken Widiastuti, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi dan Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Boy Raffi Amar dan para anggota Bakohumas lainnya.
Sementara itu, Dirjen IKP Niken Widiastuti kembali mengingatkan arahan presiden pada pertemuan Bakohumas dan GPR beberapa bulan lalu yang relevan dengan maraknya berita hoax terkai tiga isu kebijakan pemerintah yaitu kenaikan tarif BBM, tarif listrik dan PNBP.
Menurutnya ada dua fungsi peran GPR, yaitu untuk rakyat dan global. Jadi informasikan apa yang akan dan yang sudah dikerjakan. Karena KL punya kepentingan yaitu menyusun regulasi kebijakan. Dirjen lantas mengajak Humas K/L untuk bersama-sama memproduksi informasi yang positif sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan.
Sementara Johan Budi berharap humas pemerintah tidak lagi menggunakan teori konvesional tapi menggunakan medsos untuk menyampaikan informasi yang positif begitu juga jika ada isu di medsos harus ditanggapi informasi yang benar. "Kita jangan hanya membuat follow isu, tapi juga buat isu yang positif, untuk menyimbangi. Bisa saja menggelar konpres dan sebagainya," katanya.(YDR)