FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
08 01-2017

2963

Surat Edaran Mengenai Ketentuan Proses Perpanjangan Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran

SIARAN PERS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO. 3/HM/KOMINFO/01/2017
Kategori Siaran Pers

SIARAN PERS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NO. 03/HM/KOMINFO/01/2017
Tentang
Surat Edaran Tentang Ketentuan Proses Perpanjangan Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran 

Dalam upaya memberikan penjelasan kepada para pemegang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran serta masyarakat pada umumnya mengenai ketentuan proses perpanjangan Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran setelah diundangkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (PM Kominfo No. 18/2016) pada tanggal 5 November 2016 dan mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan, maka Kementerian Kominfo telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan Proses Perpanjangan Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran.

Maksud dari diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk mensosialisasikan dalam masa peralihan bagi para pemegang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran, terkait dengan telah diundangkannya PM Kominfo No. 18/2016.

Tujuan dari diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para pemegang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran untuk menyiapkan diri dalam mematuhi ketentuan PM Kominfo No. 18/2016. Sesuai ketentuan Pasal 42 PM Kominfo No. 18/2016 disebutkan bahwa:

  1. Izin Prinsip berlaku selama 6 (enam) bulan untuk jasa penyiaran radio dan 1 (satu) tahun untuk jasa penyiaran televisi.
  2. Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.
  3. Berdasarkan ketentuan dalam huruf b di atas, maka Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran yang diterbitkan sebelum tanggal 5 November 2016 masih dapat dilakukan perpanjangan dengan ketentuan Pemegang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran mengajukan permohonan perpanjangan kepada Menteri paling lambat tanggal 4 Februari 2017.
  4. Permohonan perpanjangan Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran yang diajukan setelah tanggal 4 Februari 2017 tidak dapat diproses dan permohonannya ditolak.
  5. Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran yang diterbitkan setelah tanggal 5 November 2016 tidak dapat diperpanjang.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Januari 2017
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Noor Iza

***

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo (Noor Iza, email: noor.iza@kominfo.go.id, HP 0811.978.1518. tel fax : 021-3504024)

Berita Terkait

Siaran Pers No.11/HM/KOMINFO/01/2018 tentang Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri mengenai Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk

Kementerian Kominfo melakukan konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kegiatan Amatir Radio dan Ko Selengkapnya

Siaran Pers No. 10/HM/KOMINFO/01/2018 tentang Keputusan Menteri Kominfo No. 73 Tahun 2018

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Par Selengkapnya

Siaran Pers No. 09/HM/KOMINFO/01/2018 tentang Konsultasi Publik RPM Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Wireless Local Area Network

Persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi wireless local area network yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informat Selengkapnya

Siaran Pers No.08/HM/KOMINFO/01/2018 tentang Penanganan Konten yang Melanggar Nilai dan Norma Sosial Budaya

Kementerian Kominfo terus menerus aktif melakukan penanganan konten negatif di Internet, termasuk kegiatan yang melanggar juga yang memberik Selengkapnya

comments powered by Disqus