FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
06 01-2017

6863

Antisipasi Hoax, Pemerintah Petakan Masalah Komunikasi

Kategori Berita Kementerian | andr010

Jakarta, kominfo - Kondisi komunikasi di media sosial saat ini rentan terhadap konflik, sehingga beberapa media mengatakan Indonesia "Darurat Hoax". Kemajuan teknologi memberikan kemudahan terhadap akses informasi yang lebih beragam dan cepat, namun kelemahannya berdampak pada akurasi dari informasi tidak menjadi prioritas. Tantangan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk kembali menata pengelolaan komunikasi dan informasi.
Melalui Focus Group Discussion "Pemetaan Permasalahan Komunikasi dan Informasi" yang dihadiri oleh perwakilan Patria Ginting (Tim Komunikasi Presiden), Whisnu (Kantor Staff Presiden), Nukman Luthfie (Pakar Medsos), Ismail Fahmi (Founder Awesometric) dan Freddy H Tulung (Pakar Komunikasi) yang diharapkan dapat memetakan permasalahan informasi dan komunikasi.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemkominfo, Rosarita Niken Widyastuti menyampaikan saat ini media sedang bermetamorfose dengan perkembangan IT, perkembangan politik dan perkembangan ekonomi yang pada akhirnya mengubah budaya berkomunikasi, terutama dalam kehidupan dunia maya yang berdampak pada relasi kehidupan nyata. "Tentu hal tersebut memberikan efek pada kepentingan-kepentingan nasional. Konflik sangat mungkin terjadi di media sosial yang dapat berdampak pada dunia nyata", katanya.
"Literasi pada masyarakat, menggandeng orang-orang aktif dimedia sosial yang bersebrangan dan pembekalan terhadap humas pemerintan mengenai kehidupan media sosial urgent dilakukan", disampaikan oleh Nukman Lutfi, Pakar Media Sosial.
Hal tersebut pun diamini oleh Wishnu, "Proses literasi perlu dilakukan tidak hanya pada masyarakat namun juga pada aparatur pemerintah untuk mengindari kekacauan komunikasi".
Freddy H Tulung menyatakan perlunya edukasi literasi secara terus menerus yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat, "Masyarakat tidak hanya diedukasi untuk menseleksi sebelum sharing namun menciptakan masyarakat yang produktif dalam berkomunikasi," kata Freddy.
Patria menyampaikan bahwa literasi dapat dimulai dengan mengecek pada sumber-sumber media mainstream sebelum dishare. "Perlu ada upaya untuk menggiring masyarakat untuk kembali percaya pada media-media mainstream diluar permasalahan kapitalisme media", ungkap Patria.
Hal tersebut sesuai dengan data yang disampaikan Nukman, bahwa sebagian besar generasi muda saat ini lebih memilih mencari informasi di media sosial dibanding media mainstream.
"Proses demokrasi tetap perlu dijaga melalui proses counter narrative yang kredibel secara cepat dengan bahasa medsos, menjalin dengan komunitas medsos dan rutin melakukan act checking via situs", timpal Ismail Fahmi. (Aak)

Berita Terkait

Fasilitasi Pemudik, Kominfo Sediakan Tenda Publik di 9 Lokasi

Kementerian Komunikasi dan Informatika membangun Tenda Publik Kominfo di sejumlah sembilan titik jalur mudik Pulau Jawa dan Sumatera. Layana Selengkapnya

Lepas Purnabakti, Menkominfo Sampaikan Terima Kasih

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan terima kasih atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan 11 pegawai purnabakti Selengkapnya

Usulkan Digitalisasi Pesantren untuk Permudah Informasi

Ketua Pondok Pesantren Qosim Al Hadi Mijen, Muhafidz, mengusulkan agar Desa Wijen Kota Semarang, Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai desa di Selengkapnya

Tegaskan Keberpihakan, Pemerintah Pastikan Akses Internet Broadband Memadai di seluruh Indonesia

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan kembali mengenai kebijakan keberpihakan Pemerintah Republik Indonesia untuk menyedi Selengkapnya