FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
30 12-2016

3992

Surat Edaran Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Merchant Electronic Commerce (Safeharbour)

SIARAN PERS NO. 98/HM/KOMINFO/12/2016
Kategori Siaran Pers

SIARAN PERS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NO. 98/HM/KOMINFO/12/2016
Tentang
Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Merchant Electronic Commerce (Safeharbour)

Saat ini model perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik menjadi cara perdagangan yang semakin populer di masyarakat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan internet di Indonesia.
Pemerintah yang dikoordinasi oleh Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian telah selesai menyusun Roadmap e-Commerce Nasional yang berisi 31 (tiga puluh satu) inisiatif. Presiden juga sampaikan agar Indonesia menjadi Negara Digital Ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020. Salah satu kebijakan pendukungnya adalah Kebijakan Aturan perlindungan e-Marketplace (Safe Harbor). Kemudian dari pelaku industri e-Commerce Indonesia mengusulkan kepada pemerintah akan pentingnya perlindungan bagi penyedia platform e-Commerce sehingga dapat mendorong inovasi. 
Penyedia platform e-Commerce yang merupakan subjek hukum dari UU ITE yaitu sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya yakni dengan menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman. Namun penyedia platform e-Commerce juga rentan terhadap penyalahgunaan oleh pemilik akun dari aktivitas/kegiatan yang dilarang yang dilakukan oleh merchant / pengguna akun sehingga Penyedia Platform dapat dipersepsikan terlibat atas perbuatan yang melanggar hukum tersebut. 
Oleh karena itu Kementerian Kominfo mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) Yang Berbentuk User Generated Content. Maksud dari kebijakan ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Penyedia Platform atau Penyelenggara Sistem Elektronik dan Pedagang (Merchant) dalam hal batasan dan tanggung jawabnya dalam Transaksi Elektronik berupa perdagangan berbasis elektronik (electronic commerce) berbentuk user generated content.

Tujuan dari kebijakan ini adalah:

  • Terselenggaranya penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab sehingga menumbuhkan ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik. 
  • Perlindungan hukum bagi penyedia Platform dan pedagang (merchant), dan Pengguna Platform dengan memastikan batasan dan tanggung jawab masing-masing dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik

Isi surat edaran ini meliputi :

  • Konten yang dilarang untuk diunggah dalam platform UGC, diantaranya :
      • # Barang dan/atau jasa yang memuat konten negatif (pornografi, perjudian, kekerasan, dan konten atas barang dan jasa yang melanggar peraturan perundang-undangan)
      • # Barang dan/atau jasa yang tidak memiliki perizinan untuk diperdagangkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
  • Kewajiban dan tanggung jawab penyedia platform UGC, diantaranya :
      • # menyediakan syarat dan ketentuan pengguna platform UGC dan sarana pelaporan
      • # mekanisme penghapusan dan pemblokiran terhadap konten yang dilarang
  • Kewajiban dan tanggung jawab pedagang (merchant)

Surat edaran ini dapat diunduh di : Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) Yang Berbentuk User Generated Content .


Berita Terkait

Siaran Pers No.11/HM/KOMINFO/01/2018 tentang Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri mengenai Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk

Kementerian Kominfo melakukan konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kegiatan Amatir Radio dan Ko Selengkapnya

Siaran Pers No. 10/HM/KOMINFO/01/2018 tentang Keputusan Menteri Kominfo No. 73 Tahun 2018

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Par Selengkapnya

Siaran Pers No. 09/HM/KOMINFO/01/2018 tentang Konsultasi Publik RPM Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Wireless Local Area Network

Persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi wireless local area network yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informat Selengkapnya

Siaran Pers No.08/HM/KOMINFO/01/2018 tentang Penanganan Konten yang Melanggar Nilai dan Norma Sosial Budaya

Kementerian Kominfo terus menerus aktif melakukan penanganan konten negatif di Internet, termasuk kegiatan yang melanggar juga yang memberik Selengkapnya

comments powered by Disqus