FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    01 12-2016

    6204

    Berantas Korupsi, Pemerintah Prioritaskan Pada Layanan Masyarakat

    Kategori Berita Pemerintahan | vera002

    Jakarta, Kominfo –Pemerintah prioritaskan pemberantasan korupsi pada kementerian dan lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. “ Terkait aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, Saya telah meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk memberikan prioritas kepada upaya reformasi sektor perizinan dan sektor pelayanan publik yang terintegritas,” kata Presiden Joko Widodo saat membuka acara secara resmi Konferensi  Nasional Pemberantasan  Korupsi (KNPK) Tahun 2016, dan Peluncuran Program JAGA, di Jakarta, Kamis, (1/12/2016)

    Pemberantasan korupsi di beberapa lembaga perizinan antara lain yang terkait dengan pelayanan administrasi pertanahan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan di pelabuhan serta bandara hingga jembatan timbang

    Presiden juga meminta dilakukan reformasi dalam tata kelola perpajakan dan penerimaan negara, khususnya dalam pengelolaan sektor pangan dan sumber daya alam, "Selain itu prioritas juga diberikan kepada peningkatan transparansi, penyaluran dana hibah, bantuan sosial dan pengadaan barang dan jasa yang langsung terhubung masyarakat," katanya.

    Presiden Joko Widodo meminta penyaluran tersebut harus melalui sistem perbankan yang resmi sehingga transparan dan terlacak oleh sistem perbankan negara.

    Pembukaan Konferensi  Nasional Pemberantasan  Korupsi (KNPK) ke Lima yang diselenggarakan di Balai Kartini Jakarta ini diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Anti Corruption Forum (IACF), kegiatan yang dihadiri para Menteri Kabinet Kerja RI.

    Ketua Pelaksana acara, Hari Budiarto mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang melibatkan masyarakat sipil dalam upaya pemberantasan korupsi.

    "Forum ini merupakan forum tahunan yang mempertemukan dan mengkoordinasikan masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi. Pertemuan ini diisi dengan serangkaian diskusi beberapa rekomendasi dalam memberantas korpusi," katanya.(Biro Humas/Sina)

    Berita Terkait

    Presiden Minta Segera Integrasikan Layanan pada Portal Nasional

    Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika terdapat lebih dari 27.000 aplikasi yang ada di tingkat pusat dan daerah. Selengkapnya

    Pemerintah Siapkan Pemindahan ASN Hingga Digitalisasi di IKN

    Penerapan smart city di IKN menjadi kesempatan yang tepat untuk mengakselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selengkapnya

    Pemerintah Matangkan Persiapan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 H

    Selain aspek infrastruktur moda transportasi, sarana prasarana pelabuhan dan jalan, pemerintah juga menyediakan sarana prasarana kesehatan d Selengkapnya

    Lewat PP No. 14/2024, Pemerintah Berikan THR dan Gaji ke-13 bagi ASN

    Pemberian THR dan gaji ke-13 ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada seluruh aparatur negara yang telah, sedang, dan ke depan akan te Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA