FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    21 10-2016

    4217

    Dirjen Ismail Ungkap Empat Tantangan Ditjen SDPPI

    Kategori Berita Kementerian | mth

    Yogyakarta,  Kominfo - Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenenterian Komunikasi dan Informatika, Ismail menyampaikan ada empat tantangan besar bidang telekomunikasi yang harus diatasi dan dihadapi Kemkominfo, khususnya Ditjen SDPPI kedepan. "EMpat tantangan itu sebagai krisis guna membangkitkan semangat seluruh jajaran SDPPI untuk mengatasinya bersama-sama," katanya dalam Pisah Sambut Dirjen SDPPI dari Plt. Dirjen Basuki Yusuf Iskandar di Yogyakarta, Rabu (19/10/2016) lalu.

    Tantangan pertama, menurut Ismail, adalah isu krisis spektrum, dimana Indonesia mencanangkan untuk menambah 350 Mhz spektrum baru guna mengantisipasi era broadband kedepan. “Di negara-negara maju seperti Amerika, mencanangkan menambah 1500 Mhz spektrum yang mereka butuhkan untuk mengantisipasi era broadband. Kalau di RPJMN kita tidak sampai segitu, kita mencanangkan 350 Mhz,” jelasnya.

    Ismail mengatakan perlu dilakukaan refarming dan langkah-langkah “akrobat” agar 350 Mhz target RPJMN itu bisa tercapai, selain membuka teknologi-teknologi baru. “Akan ada WRC (World Radio Communication) lagi, kita akan berjuang untuk dapat masuk ke WRC dengan kultur-kultur kepentingan Indonesia,” tambahnya.

    Tantangan kedua adalah krisis pelayanan publik. Ditjen SDPPI, tegas Ismail, merupakan direktorat jenderal yang sarat dengan pelayanan publik, dan salah satu yang melakukan pelayanan publik terbesar di Kementerian Kominfo baik pusat maupun di daerah. Proses perizinan frekuensi dan sertifikasi perangkat dan alat komunikasi merupakan dua cabang besar pelayanan publik Ditjen SDPPI. Ismail mengajak seluruh jajarannya serta satuan tugas terkait untuk bangkit dengan seluruh sumber daya yang sudah ada dalam sistem; hardware, software, juga man power, untuk menyatukan konsep dan menunjukkan pelayanan publik baik kedepan.

    Oleh karena itu, Ismail menekankan perlunya terus dilakukan perbaikan proses perizinan, pelatihan-pelatihan pegawai baru untuk meningkatkan kompetensi, perbaikan software, hardware, operasi, serta pemeliharaannya. Bahkan, puncaknya, Ditjen SDPPI akan menuju ke standar mutu ISO total, bukan per direktorat lagi.

    “Dari proses perencanaan, pengendalian, penerbitan izin. Kita buktikan mampu dapat ISO. ISO bukan tujuan , namun sebuah sarana untuk pembuktian bahwa kita mampu. Isi ISO ada dua; tulis apa yang akan kita kerjakan, kerjakan apa yang kita tulis, apa yang kita jalankan harus terdokumentasi dengan SOP,” katanya.

    Tantangan ketiga, menurut Ismail, adalah krisis pemanfaatan produksi dalam negeri, dimana sekarang hardware untuk lingkungan ICT di Indonesia 90 persen diperoleh dari impor. “Penting untuk menjadi orientasi Direktorat Standardisasi kedepan, kita tidak lagi menguji sesuatu yang sudah teruji, kita ingin menguji sesuatu yang penting agar industri dalam negeri ini tumbuh,” tuturnya

    Ismail akan membuat program agar Balai Uji (BBPPT) dan Direktortorat Standardisasi Perangkat Ditjen SDPPI bisa mendorong industri perangkat telekomunikasi dalam negeri dapat tumbuh dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Bukan saja dalam bidang hardware, tapi juga software, brainware, R&D (riset dan pengembangan), dan lain sebagainya. “Kita akan bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemkominfo untuk menggali potensi industri dalam negeri ini,” jelas Ismail.

    Krisis keempat, lanjut Ismail, adalah krisis infrastruktur. “Tolong dicermati kita bukan kementerian yang diberikan APBN untuk membangun infrastruktur. Bidang telekomunikasi, sebagian besar infrastrukturnya dibangun dari hasil pelaku usaha seperti Telkom, Indosat, XL Axiata, dan lain sebagainya," paparnya.

    Layaknya pelaku usaha, menurut Ismail, pembangunannya pun terkonsentrasi di kota-kota besar yang menjanjikan tingkat pengembalian investasi (return of investment) cepat, seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan beberapa kota besar lainnya. “Lalu bagaimana dengan kota kecil yang tidak tersentuh? Dengan Atambua, Ende, Mamuju, dan kota kecil lainnya yang belum tersentuh. Infrastruktur Indonesia, sebagai mobile country, lebih dari 90% tumpuan masyarakat Indonesia pada mobile infrastruktur,” katanya.

    Kunci utama mobile infrastruktur, menurut Ismail, adalah frekuensi, sehingga Ditjen SDPPI yang sangat strategis di Indonesia, karena memegang tumpuan dan harapan masyarakat. “Sudah agak terlambat membangun fix broadband. Di negara-negara maju sudah membangun jaringan optik puluhan tahun yang lalu sampai ke rumah-rumah. Sedangkan kita bertumpu pada mobile, belum pindah menggunakan fix broadband dan menjadi habit atau kebiasaan.”

    Mobile penggelarannya cepat dan teknologinya juga mengejar teknologi fix broadband. Teknologi konferensi, teknologi deliver informasi melalui frekuensi makin lama makin bagus. Kenyataan dari 90 persen masyarakat Indonesia menggunakan teknologi mobile (mobile country), dan konsentrasi di kota-kota besar telah menimbulkan krisis infrastruktur di kota-kota kecil dan daerah perbatasan.

    “Sangat berbeda dengan di daerah perbatasan yang tanggal kemerdekaannya sama dengan kita namun mereka belum dapat menggunakan telepon atau SMS, ini adalah krisis infrastruktur mobile. Kita harus bergandengan tangan dengan Ditjen PPI untuk mengatasi isu krisis infrastruktur,” kata Ismail.

    Ismail menambahkan bahwa Indonesia harus memiliki kreativitas dalam pemanfaatan frekuensi untuk mendukung masyarakat di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh infratruktur telekomunikasi yang layak. “Apalagi dengan perangkat produksi dalam negeri. Jadi kita bangkit (dalam) ICT ini justru dari pikiran. Seperti apa yang dikatakan oleh bapak Presiden, berangkat dari hak cipta, berangkat membangun dari pikiran,” tandasnya

    (Sumber/foto :Setditjen SDPPI/Anne/Veby)




     

    Berita Terkait

    Dirjen PPI: Migrasi TV Analog ke Digital Hemat Penggunaan Spektrum Frekuensi

    Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad M. Ramli mengatakan, masyarakat mendapatk Selengkapnya

    Dirjen IKP: Terampil Menulis Meningkatkan Kepercayaan Publik

    Memiliki keterampilan menulis narasi sesuai dengan kaidah jurnalistik terkait program pemerintah merupakan kompetensi yang harus dimiliki ol Selengkapnya

    Dirjen IKP: Pilih Fintech yang Bisa Dipercaya!

    Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Widodo Muktiyo mengimbau masyarakat selalu hati-ha Selengkapnya

    One Day Service ISR Jadi Komitmen Ditjen SDPPI

    Layanan satu hari jadi atau one day service bagi masyarakat yang mengurus Izin Stasiun Radio (ISR) sudah menjadi komitmen Direktorat Jendera Selengkapnya