FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    21 09-2016

    3278

    Konsolidasikan Unit K/L, Tidak Perlu Lembaga Baru Tangani Keamanan Cyber

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Jakarta, Kominfo - Saat memimpin Rapat Terbatas yang membahas Penataan Lembaga Non Struktural (LNS), Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Rencana Pembentukan Badan Siber Nasional, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/09/2016) sore, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa lembaga pemerintah juga harus adaptif dengan dinamika dan tantangan-tantangan baru.
    Dari informasi yang diperolehnya, menurut Presiden Jokowi, tahun 2013 Indonesia adalah negara terbesar kedua sebagai sasaran serangan cyber dunia. Tahun 2014 ke tahun 2015, kejahatan cyber di Indonesia meningkat drastis sebesar 389 persen dengan mayoritas serangan pada sektor bisnis e-commerce.
    Munculnya ancaman kejahatan cyber itu dinilai Presiden menjadi tantangan baru dari sisi kesiapan kelembagaan pemerintah, apalagi ke depan Indonesia ingin memperkuat ekonomi digital.
    Namun demikian, menurut Presiden, untuk menangani masalah keamanan  cyber tidak perlu membentuk lembaga baru mulai dari nol, tapi dapat manfaatkan, mengembangkan, dan mengkonsolidasikan dengan unit-unit di kementerian atau lembaga (K/L) yang memiliki fungsi keamanan cyber.
    Selain penataan kelembagaan, menurut Presiden, pemerintah juga harus memperbaiki manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), agar di era kompetisi antar negara ini bisa memberikan pelayanan yang profesional, responsif, lebih cepat, dan lebih gesit. “Reformasi manajemen Aparatur Sipil Negara harus betul-betul dilakukan secara tuntas. Tuntas dari hulu sampai hilir,” tutur Presiden.
    Oleh karena itu, Presiden meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan langkah-langkah konkret untuk mengubah orientasi kerja birokrasi agar tidak semata-mata berorientasi pada prosedur tapi berorientasi pada hasil.
    Tampak hadir dalam ratas tersebut antara lain: Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri PANRB Asman Abnur, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Kepala BIN Budi Gunawan,  Jaksa Agung Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (Sumber: setkab.go.id)

    Keterangan Foto: Presiden Joko Widodo (kanan) memimpin Rapat Terbatas bersama Menteri Kabinet Kerja membahas rencana pembentukan Badan Siber Nasional serta manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/9). Dalam ratas tersebut Presiden menegaskan menolak pembentukan lembaga baru dalam mengatasi kejahatan siber (cyber), untuk kejahatan cyber cukup dengan memanfaatkan lembaga atau kementerian yang sudah ada. ANTARA FOTO

    Berita Terkait

    Indonesia Akan Ukir Sejarah Baru Layanan Digital Terpadu

    Pelayanan publik ke depan menerapkan konsep terpadu dalam melayani perjalanan hidup manusia, moments of life. Seperti di luar negeri, layan Selengkapnya

    Presiden Tegaskan Kenaikan Gaji ASN, TNI, Polri Diputuskan atas Pertimbangan Kondisi Perekonomian Negara

    Hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi saat menanggapi pertanyaan awak media terkait intensitas kenaikan gaji ASN, TNI, dan Polri yang din Selengkapnya

    Wapres Ingatkan Tiga Hal tentang Fatwa Keagamaan di Indonesia

    Kebijakan negara yang tidak sejalan dengan fatwa keagamaan akan dipandang sebagai kebijakan yang kurang memiliki daya dukung dari warga nega Selengkapnya

    Presiden Tegaskan Arti Penting Lindungi Kedaulatan Digital Indonesia

    Presiden Joko Widodo menyebut bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar. Untuk itu, Presiden meminta agar talenta-t Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA