Pemerintah Akan Optimalisasi Pembangunan Daerah Perbatasan

Jakarta, Kominfo- Upaya pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran sesuai dengan agenda Nawacita ke-3 menjadi poin utama pada Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara di Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengingatkan akan pentingnya membangun Indonesia dari pinggiran. "Kita akan terus berjuang dan berkhidmat untuk bangsa. Indonesia sudah 71 tahun merdeka, tapi kondisi daerah perbatasan masih terbelakang. Keamanan dan ketertiban juga masih awan akan kasus illegal logging, illegal fishing, human-traffickingdan narkoba," jelas Wiranto.

Lebih lanjut Wiranto menjelaskan  bahwa pembangunan daerah pinggiran dan perbatasan akan terpacu jika infrastrukur sudah terbangun dengan baik sehingga keadilan, kemakmuran dan kemajuan daerah akan terwujud. "Kita yakin pembangunan ini sudah on the right track. Karena ada kebijakan Nawacita, perencanaan sudah disusun secara sistematis, serta ada anggaran untuk membangun. Untuk itu saya minta optimalisasi  pembangunan daerah perbatasan ini tidak lagi menjadi slogan, tapi merupakan aksi terpadu," ujarnya

Pada kesempatan yang sama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga menegaskan bahwa perlu dilakukan percepatan pembangunan daerah perbatasan dan desa tertinggal. "Untuk daerah perbatasan fokusnya pada peningkatan infrastruktur. Juga harus dipercepat pembangunannya. Karena Presiden Joko Widodo menargetkan pada tahun 2017 , wajah perbatasan harus 1000% lebih baik," tegasnya.

Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2016 menyebutkan bahwa anggaran pembangunan perbatasan sebesar Rp 9.201.269.992.057,- (Sembilan triliun dua ratus satu miliar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh tujuh rupiah) berasal dari himpunan kegiatan 23 Kementerian/Lembaga.  Jika dibandingkan dengan Rencana Aksi Tahun 2015 sebesar Rp 13.964.545.825.359,- yang berasal dari kegiatan 26 K/L, maka Rencana Aksi Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 4.763.275.833.302,- atau sebesar 34%.

Untuk itu Mendagri mengharapkan koordinasi antara BNPP dan Kementerian/Lembaga terkait diperkuat untuk mempercepat pembangunan daerah perbatasan. Hal ini turut diamini oleh Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie yang menyatakan bahwa yang terpenting adalah tindak lanjut program aksi dan kerja nyata yang kita lakukan di tingkat nasional dan daerah. (VE)