Politik TNI adalah Mendukung Kebijakan Politik Negara

Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh  pimpinan dan prajurit TNI untuk meningkatkan kapasitas sebagai TNI yang profesional. Sebagai Tentara Profesional, lanjut Presiden, prajurit TNI harus benar-benar terlatih, tidak terlibat politik praktis, tetapi terus mendukung kebijakan politik negara karena politik TNI adalah politik Negara. “Sehingga TNI harus berpijak pada kebijakan Negara karena semua yang dilakukan Negara itu adalah untuk kepentingan rakyat,” ujar Presiden ketika memberikan pengarahan pada Rapat Pimpinan TNI di Aula Gedung Gatot Soebroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu 16 Desember 2016.

Presiden mengingatkan bahwa rantai komando TNI harus ditegakkan. “Hanya satu komando, tidak ke mana-mana, tegak lurus, loyalitas, ketaatan pada perintah Presiden sebagai Panglima Tertinggi Tentara Nasional Republik Indonesia,” kata Presiden.

Kesenjangan : Bahan Bakar Tumbuhnya Radikalisme

Presiden mengingatkan bahwa tantangan utama yang dihadapi di dalam negeri adalah kemiskinan, ketimpangan. Baik ketimpangan antar wilayah, maupun kesenjangan antara kaya dan yang miskin. “Ini adalah pekerjaan rumah besar kita,” ujar Presiden. 

Saat ini telah terjadi distribusi kesejahteraan rakyat yang belum merata. Presiden menjelaskan bahwa dirinya mendapat informasi dari Bank Dunia bahwa gini ratio nasional sudah sangat menghawatirkan, yakni pada angka 0,41 pada tahun 2014. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa 50 persen lebih sedikit kekayaan bangsa Indonesia dikuasai oleh hanya satu persen rumah tangga. “Buat saya sudah lampu merah. Ini adalah sebuah kesenjangan, yang harus sedikit demi sedikit, tahap demi tahap kita selesaikan,” ujar Presiden. 

Kesenjangan harus diselesaikan, bukan berarti pemerintah anti terhadap mereka yang kaya, tapi jangan sampai ada penduduk yang sangat superkaya. Tapi di sisi lain masih ada warga masyarakat yang untuk mendapatkan makan saja sulit. “Inilah sebuh gap yang sangat lebar yang harus mulai kita dekatkan dengan pendekatan-pendekatan, baik untuk anggaran maupun pendekatan-pendekatan di lapangan,” ucap Presiden.

Dalam pandangan Presiden, adanya kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan sosial jika terus dibiarkan akan menjadi berbahaya. “Akan ada kemungkinan akan menjadi bahan bakar bagi tumbuhnya konflik sosial, bagi tumbuhnya paham-paham separatisme, radikalisme, ekstrimisme, dan yang lebih kesana lagi terorisme,” ucap Presiden.

Lakukan Langkah Terobosan Tangkal Radikalisme

Setiap kali Presiden bertemu dengan pemimpin dunia, baik dalam pertemuan bilateral maupun pada konferensi-konferensi internasional. “Prioritas nomor satu selalu masalah yang selalu dibicarakan adalah terorisme. Selalu sampaikan ISIS, selalu ke sana,” ujar Presiden.  

Oleh sebab itu kita di dalam negeri juga harus mulai konsenstrasi di masalah ini, kalau tidak berhati-hati, terorisme ISIS betul-betul akan menjadi ancaman nyata. Di lingkungan baik di provinsi, kabupaten, kota harus dimulai penyampaian-penyampaian. “Betapa kalau kita tidak hati-hati, tidak dideteksi sejak dini, tidak sampaikan pada masyakat betapa bahaya ini. Kalau nanti menjadi sebuah kenyataan yang terlambat. Salah besar kita,” ujar Presiden.

Presiden mengingatkan pada rapat pimpinan TNI ini untuk berhati-hati. Pendataan, pendampingan dan langkah-langkah yang kongkrit, langkah-langkah terobosan untuk melakukan deradikalisasi harus terus-menerus dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan keamanan, baik yang hard approach maupun soft approach, pendekatan agama, pendekatan budaya.

Kurangi Ketergantungan Impor pada Kebutuhan Pertahanan

Untuk membangun kekuatan pertahanan, kita harus bisa memenuhi kebutuhan alutsista secara terpadu, baik di laut, udara maupun darat karena saat ini hampir semua negara berlomba-lomba untuk memajukan teknologi pertahanannya. “Kita harus melakukan upaya membangun postur pertahanan TNI yang makin kokoh, dan semakin kokoh, alutsista yang semakin lengkap, dan makin modern,” ujar Presiden. 

Memang, modernisasi teknologi pertahanan untuk mengimbangi kemajuan zaman perlu dilakukan. Tapi Presiden mengingatkan untuk mewujudkan kemandirian pertahanan dengan mengurangi  ketergantungan impor kebutuhan pertahanan melalui pengembangan industri pertahanan nasional kita. 

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa tema Rapim TNI kali ini adalah Meningkatkan Loyalitas, Moralitas dan Integritas sebagai Landasan Dalam mewujudkan TNI yang kuat, hebat, profesional dan dicintai rakyat. Tema ini sejalan dengan tema HUT TNI ke-70 tahun 2015, yaitu bersama ‎rakyat TNI kuat, hebat, profesional, siap mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

(Tim Komunikasi Presiden/Ari Dwipayana)