FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
26 10-2015

1729948

Penjelasan Adanya HOAX Terkait informasi viral Sistem Big Data Cyber Security dan Cybercrime Police

SIARAN PERS NO.84/PIH/KOMINFO/10/2015
Kategori Siaran Pers

Menanggapi informasi yang beredar melalui berbagai media beberapa waktu belakangan ini terkait dengan adanya sistem big data cyber security dan cybercrime police dapat kami tegaskan informasi yang viral tersebut adalah HOAX, dan kami sampaikan sebagai berikut.

  1. informasi tersebut merupakan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau merupakan informasi hoax.
  2. Kementerian Kominfo telah berkoordinasi baik secara internal maupun dengan instansi lain untuk mengkonfirmasi hal ini dan fakta yang ada menegaskan bahwa sistem sebagaimana dimaksudkan dalam hoax tersebut tidak diterapkan pada Instansi Pemerintah di Indonesia.
  3. Teknologi Big Data merupakan teknologi pengolah data yang telah umum diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat saat ini, termasuk di Indonesia; baik untuk kepentingan korporasi maupun pemerintahan. Teknologi ini, pada dasarnya, dimaksudkan untuk memampukan pengolahan data dari berbagai sumber dengan efektif dan efisien. Akan tetapi, penerapan teknologi big data disertai pembatasan-pembatasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melindungi Hak Asasi Warga Negara.
  4. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur perlindungan data atau informasi dan pembatasan penggunaannya. Antara lain dalam UU ITE, UU Telekomunikasi, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Perbankan, UU Perlindungan Konsumen, dan sebagainya. Oleh karena itu, penerapan teknologi big data juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang dimaksud.  
  5. Pada prinsipnya, pengawasan terhadap aktivitas seseorang di Internet dapat melanggar hak konstitusi warga negara khususnya mengenai privasi dan kebebasan berekspresi serta berkomunikasi. Perlindungan terhadap privasi, dan kebebasan berekspresi serta berkomunikasi merupakan bagian penting dari pengembangan demokrasi dan selaras dengan instrumen internasional.
  6. Indonesia menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi yang dapat melanggar hak asasi manusia akan dilakukan assessment yang komprehensif untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
  7. Dalam perundang-undangan di Indonesia dikenal adanya intersepsi atau penyadapan. Hal ini dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tetap menjaga dan menghormati hak asasi manusia.
  8. Masyarakat diharapkan tidak terpengaruh terhadap informasi yang menyesatkan tersebut.
sumber gambar : link

 

***

 

 

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Ismail Cawidu, e-mail:ismail.cawidu@kominfo.go.id, Hp: 081111-5-2727, Tel/Fax: 021-3504024)

Berita Terkait

Siaran Pers No. 65/HM/KOMINFO/03/2019 tentang Palapa Ring Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Daerah 3T

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berharap pembangunan Proyek Palapa Ring dapat membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan m Selengkapnya

Siaran Pers No. 64/HM/KOMINFO/03/2019 tentang Kominfo Dukung Insiatif Smart Citizen Day untuk Wujudkan Indonesia Pintar

Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung inisiatif gelaran Smart Citizen Day untuk meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesi Selengkapnya

Siaran Pers No. 63/HM/KOMINFO/03/2019 tentang Kominfo Blokir 11.803 Konten Radikalisme dan Terorisme

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemblokiran konten internet yang memuat radikalisme dan terorisme sebanyak 11.803 kon Selengkapnya

Siaran Pers No. 62/HM/KOMINFO/03/2019 tentang Palapa Ring Dukung Gerbangdutas Implementasikan Nawacita ke-3

Selama 4 tahun lebih, pemerintah telah membangun dan mengembangkan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan perbatasan. Hal itu sejala Selengkapnya