FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    03 04-2024

    327

    Konsultasi Publik RPM Kominfo Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Satelit dan Orbit Satelit

    SIARAN PERS NO. 250/HM/KOMINFO/04/2024
    Kategori Siaran Pers

    Siaran Pers No. 250/HM/KOMINFO/04/2024

    Rabu, 3 April 2024

    tentang

    Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Keperluan Satelit dan Orbit Satelit

    Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya, terkait peran serta masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu dilakukan konsultasi publik atas Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio úntuk Keperluan Satelit dan Orbit Satelit.

    Trend dan teknologi satelit dalam satu dekade terakhir mengalami banyak perubahan dan perkembangan seperti perkembangan teknologi High Throughput Satelit (HTS), Earth Stations In Motion (ESIM), serta satelit Internet of Things (Iot). Untuk mengakomodasi perkembangan trend dan teknologi tersebut perlu dilakukan penyempurnaan atas regulasi penggunaan satelit dan orbit satelit di Indonesia yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit.Penyempurnaan regulasi penggunaan satelit dan orbit satelit ini juga perlu dilakukan untuk menyederhanakan birokrasi dan perizinan satelit di Indonesia untuk mendorong peningkatan penyediaan kapasitas satelit nasional yang tidak hanya bertumpu pada penggunaan filing satelit Indonesia namun dapat juga melalui kerja sama dengan operator satelit global.

    Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini akan mengatur ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan satelit dan orbit satelit yang pada pokoknya sebagai berikut:

    1.    pendefinisian terminologi terkait penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan satelit dan orbit satelit;

    2.    penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan satelit, meliputi ketentuan mengenai:

    a.    izin stasiun radio stasiun bumi;

    b.    izin stasiun radio angkasa;

    c.     pendaftaran dan pemberian tanda pengenal stasiun bumi;

    d.    notifikasi stasiun bumi ke Internasional Telecommunication Union;

    e.    stasiun bumi di pesawat udara dan kapal laut; dan

    f.      penggunaan satelit asing;

    3.    penggunaan orbit satelit, meliputi ketentuan mengenai:

    a.    pendaftaran filing satelit;

    b.    koordinasi satelit;

    c.     pengadaan satelit;

    d.    peluncuran dan penempatan satelit serta tanggung jawab perdata;

    e.    pengoperasian satelit;

    f.      akhir umur masa operasi satelit;

    g.    tidak ada satelit di slot/lokasi orbit satelit;

    h.    hak penggunaan filing satelit Indonesia;

    i.      biaya filing satelit; dan

    j.      kapasitas satelit nasional;

    4.    pengawasan dan pengendalian;

    5.    ketentuan mengenai kuasa perhitungan (accounting authority);

    6.    ketentuan peralihan terkait penggunaan satelit asing, ISR angkasa, dan hak penggunaan filing satelit Indonesia yang telah diterbitkan sebelumnya

    Untuk penyempurnaan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan atas Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut dilakukan konsultasi publik sampai dengan tanggal 25 April 2024 dan masukan dapat disampaikan melalui email ke alamat sury002@kominfo.go.id, mtau003@kominfo.go.id, fauz001@kominfo.go.id, dan lign001@kominfo.go.id

    Naskah RPM bisa diunduh [di sini]

    Biro Humas Kementerian Kominfo
    e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
    Telp/Faks : 021-3504024
    Twitter @kemkominfo
    FB: @kemkominfo
    IG: @kemenkominfo
    website: www.kominfo.go.id
     

    Berita Terkait

    Siaran Pers No. 295/HM/KOMINFO/04/2024 tentang Anak Muda Terdampak, Menteri Budi Arie: Kominfo Persempit Ruang Gerak Judi Online

    Kementerian Kominfo akan terus mempersempit ruang gerak para pelaku judi online dan memberantas peredaran situs-situsnya di internet. Selengkapnya

    Siaran Pers No. 294/HM/KOMINFO/04/2024 tentang Bertemu Menteri Papua Nugini, Menkominfo Jajaki Kerja Sama Sektor TIK

    Menurut Menkominfo, TIK merupakan aspek fundamental yang memungkinkan perkembangan segala sektor di era digital. Selengkapnya

    Siaran Pers No. 293/HM/KOMINFO/04/2024 tentang Wamen Nezar Patria: Kominfo Terbuka untuk Kolaborasi dengan ADB

    Kolaborasi itu ditujukan untuk mengembangkan ekosistem startup digital dan dukungan dalam pelaksanaan Program 1000 Stratup Digital. Selengkapnya

    Siaran Pers No. 292/HM/KOMINFO/04/2024 tentang Lindungi Rakyat dari Judi Online, Menkominfo: Pemerintah Bangun Komunikasi dengan Negara Tetangga

    Menurut Menkominfo, upaya memberantas judi online menghadapi tantangan yang berat karena banyak pelaku atau bandar judi online bersembunyi d Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA