Wapres Tegaskan Ekonomi dan Keuangan Syariah Solusi Atasi Kesenjangan Masyarakat

Jambi, Kominfo – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meyakini bahwa konsep ekonomi dan keuangan syariah bersifat inklusif yang tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh umat Islam tetapi juga oleh seluruh umat manusia. Bahkan, ia menegaskan bahwa konsep ekonomi dan keuangan syariah merupakan solusi yang efektif untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi masyarakat.

“Saya kira zakat, infak, dan sedekah [sebagai bagian dari konsep ekonomi dan keuangan syariah] penting sebagai salah satu instrumen untuk menghilangkan ketimpangan [ekonomi masyarakat], karena ekonomi konvensional saat ini belum berhasil menghilangkan ketimpangan, [meskipun] berhasil mendorong pertumbuhan [ekonomi masyarakat],” tegas Wapres saat menyaksikan Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Jambi di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jl. Raden Pamuk, Beringin, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, Kamis sore (04/05/2023).

Lebih lanjut, Wapres menekankan bahwa ekonomi dan keuangan syariah tidak cukup secara parsial, tetapi menyeluruh pada sektor industri halal dan keuangan syariah, maupun sektor dana sosial syariah, bisnis dan kewirausahaan syariah, serta ekosistem dan infrastruktur syariah.

“Untuk itu, saya berharap KDEKS Provinsi Jambi dapat terus mendorong perbaikan-perbaikan agar ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya membawa kemaslahatan bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi signifikan di tataran global,” pintanya.

Adapun langkah pertama yang harus ditempuh, menurut Wapres adalah dengan mengembangkan industri produk halal, termasuk melakukan percepatan sertifikasi halal bagi UMKM.

“Jambi kaya dengan sumber daya alam, sehingga perlu dibangun sentra industri halal yang berbasis hilirisasi produk-produk hasil alam,” imbau Wapres.

“Pemberdayaan ekonomi keumatan juga harus terus dikedepankan, termasuk yang berbasis pesantren, agar peranan umat dan santri sebagai ‘pemakmur bumi’ semakin bertumbuh,” tambahnya.

Langkah kedua, sebut Wapres, di bidang jasa keuangan syariah, peningkatan literasi dan kemudahan akses masyarakat, serta cakupan variasi produk-produk perbankan syariah perlu terus didorong.

“Alternatif pembiayaan berprinsip syariah, seperti penerbitan Sukuk Daerah maupun Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Syariah agar dapat lebih dimanfaatkan,” pintanya.

Selanjutnya langkah ketiga, kata Wapres, adalah mendorong pengembangan dana sosial syariah, termasuk wakaf uang dan wakaf produktif.

“KDEKS dapat mengoptimalkan zakat untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan usaha mikro kecil. Kalau para pemilik harta mengeluarkan zakat, wakaf, infak dan sadakahnya, insya Allah kesenjangan [ekonomi masyarakat] bisa kita kurangi sedikit demi sedikit,” ujarnya.

Kemudian langkah yang keempat, kata Wapres, penyelenggaraan acara yang melibatkan para pebisnis kewirausahaan syariah, seperti Semarak Expo Syariah Jambi (Serambi) Tahun 2022 agar terus digalakkan.

“Saya harap kegiatan ini akan continue menggandeng lebih banyak pelaku usaha UMKM halal maupun koperasi-koperasi pesantren dan pelaku usaha berbasis syariah yang menjadi kunci dari keberhasilan ekonomi dan keuangan syariah atau merupakan game changer,” harap Wapres.

“Karena tidak mungkin industri halal dibangun kalau tidak ada pengusahanya. Keuangan syariah tidak ada yang menggunakan kalau tidak ada penguasahanya. Zakat, infak, dan sedekah tidak ada kalau tidak ada pengusaha yang memberikan,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, secara khusus Wapres mengapresiasi Bank Indonesia dan seluruh kantor perwakilannya, yang telah giat dan konsisten menumbuhkan pesantren sebagai pusat ekonomi masyarakat, melalui Himpunan Bisnis Ekonomi Pesantren (HEBITREN), yang disponsori bank indonesia termasuk juga di Jambi.

“Kemarin saya juga bertemu Gubernur BI dan saya dorong terus untuk menumbuhkan yang saya sebut dengan Hamzah Washal atau offtaker yakni penghubung pengusaha besar dan kecil,” ungkapnya.

Selanjutnya langkah kelima, tutur Wapres, adalah pengenalan ekonomi syariah lewat kurikulum pendidikan, sebagai satu upaya pengembangan ekosistem dan infrastruktur syariah. Menurutnya, kuantitas dan kualitas SDM akan sangat menentukan berkembangnya sektor ekonomi dan keuangan syariah ke depan.

“KNEKS belum lama ini juga berpartisipasi sebagai narasumber dalam diskusi World Bank Group terkait Penyusunan Peta Jalan Keuangan Syariah di Filipina. Saya kira ini menegaskan pentingnya literasi, agar ke depan kita dapat lebih berkontribusi di tingkat global,” ungkapnya.

Terakhir, Wapres berpesan agar KDEKS Provinsi Jambi yang dikukuhkan hari ini dapat langsung bekerja untuk mengakselerasi program-program strategis yang ada maupun yang baru secara masif, efektif, dan berkesinambungan.

“Untuk itu, salah satu langkah penting, adalah dengan memasukkan tema ekonomi dan keuangan syariah dalam RPJMD Jambi. Saya mengapresiasi pemerintah daerah beserta seluruh pemangku kepentingan terkait atas sinergi dan kontribusinya membangun Jambi dan Indonesia, utamanya dalam upaya mewujudkan cita-cita sebagai produsen halal terkemuka dunia,” pungkasnya.

Hadir pada acara ini, di antaranya Gubernur Jambi Al Haris, Ketua BAZNAS Noor Achmad, Plt. Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani beserta segenap jajaran Forum Koordinasi Pompinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi, serta para Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi.