FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    02 05-2023

    1348

    Kominfo: Nation Branding Indonesia Meningkat Pasca-Keketuaan ASEAN 2023

    Kategori Berita Kominfo | Irso

    Manggarai Barat, Kominfo – Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong, optimistis citra nasional atau reputasi negara (nation branding) Indonesia saat ini semakin meningkat jika humas pemerintah sukses dalam melaksanakan komunikasi publik Keketuaan ASEAN 2023, berkaca pada kesuksesan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada akhir 2022 lalu.

    Nation Branding kita, saya kira kalau ada survei itu akan meningkat (setelah kesuksesan pelaksanaan KTT G20,” ujarnya saat membuka Bimbingan Teknis enyusunan Strakom dan Konten Tematik Keketuaan ASEAN 2023 yang digelar secara hibrida dari Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT)  Selasa (02/05/2023).

    Dirjen Usman Kansong mengungkapkan, survei yang dilakukan salah satu lembaga internasional menunjukkan nation branding Indonesia naik delapan poin sehingga membuat Indonesia menempati posisi 60-an dari 100 negara. Posisi itu diyakini akan semakin meningkat jika dilakukan survei kembali setelah kesuksesan Keketuaan G20 Indonesia, karena sulit dicapai oleh anggota G20 lain, khususnya India yang saat ini telah mulai menjalankan tongkat estafet Keketuaan G20.

    “Kalau kita baca berita di The economist memang India agak kerepotan (menjalankan Keketuaan G20), akhirnya dia lebih banyak membranding kepala negaranya sendiri. Apalagi sistem politiknya demokratis, tetapi ada persoalan populisme di sana,” tandasnya.

    Di tingkat nasional, branding yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi publik oleh Humas Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah (Pemda), dinilai telah berkembang semakin baik.

    Perkembangan itu bisa dilihat dari tingginya hasil survei angka tingkat kepercayaan publik terhadap presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang mencapai 70 persen.

    “Jarang sekali kepala pemerintahan atau kepala negara di periode kedua tingkat akseptabilitasnya, approval istilahnya, 70 sampai 80 persen itu jarang sekali, baik di Indonesia maupun di luar negeri,” ujar Dirjen IKP Kementerian Kominfo.

    Menurut Dirjen Usman Kansong, kinerja komunikasi publik Humas Pemerintah itu tak lepas dari arahan Presiden Joko Widodo yang sempat mengeluhkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang masih rendah pada 2018 lalu.

    Padahal, pemerintah sudah melakukan upaya yang sangat keras untuk membangun bangsa dan negara ini, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia (SDM).

    “Sejak saat itu muncul kesadaran di kalangan humas pemerintah, terutama di Direktorat Jenderal IKP Kominfo karena Ditjen IKP oleh Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2015 diberi tugas untuk mengorkestrasi komunikasi publik pemerintah. Dan memang kalau kita lihat perkembangannya (komunikasi publik Humas Pemerintah) semakin baik dari hari ke hari,” ungkapnya.

    Berita Terkait

    Dirjen IKP Kominfo: Jadikan Pemilu 2024 Momentum Perkuat Persatuan

    Seluruh lapisan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama menjaga nama Indonesia sebagai negara demokratis melalui pelaksanaan Pemilu yang Selengkapnya

    Sekjen Kominfo Serahkan Naskah Kerja Sama Transformasi Digital Indonesia - Singapura

    MoU Kerja Sama Transformasi Digital ini mencakup lingkup data, infrastruktur digital, talenta digital hingga startup digital Selengkapnya

    Oman Bantu Indonesia Usut Kecurangan Wasit Piala Asia 2023? Itu Hoaks!

    Hasil penelusuran Tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan fakta dari situs turnbackhoax.id, video tersebut tidak sesuai ant Selengkapnya

    Kominfo Akan Wajibkan Publisher Gim di Indonesia Berbadan Hukum

    Kementerian Kominfo dipastikan tidak membentuk badan rating ini sendiri, namun menyerahkannya ke pihak ketiga agar bisa menjadi lembaga inde Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA