FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    31 01-2023

    908

    Program Perhutanan Sosial Tingkatkan Kesejahteraan Petani

    Kategori Berita Pemerintahan | doni003

    Jakarta Pusat, Kominfo - Presiden Joko Widodo menerima sejumlah pelaku perhutanan sosial (PS) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (31/01/2023). Mereka yang hadir antara lain berasal dari Gema Perhutanan Sosial, Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI), Perkumpulan Rejo Semut Ireng, Pojok Desa, dan Perkumpulan Arupa.

    Dalam pertemuan tersebut, para pelaku perhutanan sosial menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Joko Widodo karena program perhutanan sosial telah memberikan dampak signifikan bagi para petani. Perwakilan Gema Perhutanan Sosial, Prof. San Afri Awang, menjelaskan bahwa berdasarkan riset yang dilakukan di beberapa daerah, petani yang mendapatkan program PS bertambah luasan lahan garapannya

    “Sebelum ada perhutanan sosial, lahan garapan petani desa hutan itu hanya 0,083 hektare, sama dengan 830 meter persegi. Tapi setelah ada PS, mereka menerima SK dari kebijakan Presiden, itu naik 10 kali lipat penguasaan tanahnya menjadi 8.400 meter persegi rata-rata,” ujar Prof. San Afri Awang.

    Bertambahnya luasan area yang digarap tersebut kemudian memberikan dampak meningkatnya pendapatan petani. Menurut Prof. San Afri Awang, dari penelitiannya di Kabupaten Pati misalnya, pendapatan petani meningkat rata-rata tiga kali lipat, dari Rp1 juta per bulan menjadi Rp3 juta per bulan.

    “Dari segi pendapatan, yang kami ukur dari beberapa tempat saja, ada kenaikan tiga kali lipat pendapatan masyarakat peserta PS dibandingkan dengan sebelum PS. Saya kira ini sangat luar biasa dan ini riil kerja-kerja yang inisiatif masyarakat sendiri, tapi kebijakannya pemerintah. Ia bisa mengapitalisasi modal sosial mereka untuk penambahan pendapatan mereka,” jelasnya.

    Dalam pertemuan dengan Kepala Negara, para pelaku perhutanan sosial juga menyampaikan sejumlah usulan, antara lain terkait penyelesaian SK perhutanan sosial yang masih tertunda. Menurut Prof. San Afri Awang, Presiden Jokowi akan segera menyelesaikan hal tersebut sesegera mungkin.

    “Beberapa usulan yang Presiden berjanji akan menindaklanjuti, misalnya, nanti SK-SK yang tertunda, surat keputusan tentang perizinan perhutanan sosial yang masih tertunda, dalam waktu sebulan ini Pak Presiden akan merealisasikannya secepatnya,” ungkapnya.

    Sementara itu, perwakilan Gema Perhutanan Sosial lainnya, Siti Fikriyah Khuriyati, berharap agar seluruh SK perhutanan sosial di Jawa bisa selesai pada akhir 2024, terutama mengingat luasan lahannya yang tidak terlalu besar. Setelah itu, kata Siti, barulah pemerintah menata yang di luar Jawa.

    “Jadi kalau bisa sebelum 2024 itu semua sudah selesai. Ekspektasi pertama itu. Baru nanti yang di luar Jawa ditata supaya jangan sampai nunggu 12,7 juta hektare itu selesai 2030, tapi kalau bisa dalam waktu yang cepat selesai. Intinya kita ingin 12,7 juta hektare diselesaikan di eranya Pak Jokowi, 2024. Itu warisan luar biasa,” ujar Siti.

    Berita Terkait

    Pimpin SKP, Presiden Tekankan Kesiapan Ramadan dan Penyusunan RAPBN 2025

    Presiden menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan khu Selengkapnya

    Pemerintah Mutakhirkan Layanan Digital Izin Nakes dalam MPP Digital

    Pemerintah secara terus-menerus melakukan berbagai perbaikan pelayanan publik. Salah satunya adalah dengan melakukan langkah percepatan mela Selengkapnya

    Wapres Minta TNI AD Turut Sukseskan Pemilu dan Tingkatkan Peran Sejahterakan Masyarakat

    Wapres menekankan pentingnya peran TNI AD dalam membantu menyukseskan pelaksaan pesta demokrasi, Pemilu dan Pilpres 2024. Selengkapnya

    Pemerintah Percepat Layanan 'Digital Payment' Lewat Portal Nasional

    Portal ini memiliki tiga fokus utama, yakni identitas digital, data exchange, serta digital payment. Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA