FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    26 01-2023

    199

    Masa Transisi Pandemi, KPCPEN Kembalikan Program ke Kementerian

    Kategori Berita Pemerintahan | Irso
    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya kepada awak media usai menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transisi PC-PEN di Gedung AA Maramis, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (26/01/2023). - (AYH)

    Jakarta Pusat, Kominfo - Memasuki masa transisi pandemi Covid-19, berbagai program yang ditangani oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) akan dikembalikan dan ditangani oleh masing-masing kementerian/lembaga. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya kepada awak media usai menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transisi PC-PEN di Gedung AA Maramis, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (26/01/2023).

    “Seluruh program yang kemarin ditangani KPCPEN itu dikelola oleh K/L masing-masing,” ujar Airlangga.

    Program tersebut mencakup penanganan Covid-19 yang program dan penganggarannya dikembalikan kepada Kementerian Kesehatan, serta program perlindungan sosial yang dikembalikan kepada Kementerian Sosial.

    “Kemudian terkait dengan pemulihan ekonomi itu masuk di sektornya masing-masing,” ungkap Airlangga.

    Airlangga juga menyebut saat ini Indonesia memasuki periode known uncertainty di mana ketidakpastian masih terjadi dan menimbulkan sejumlah ancaman. Salah satu ancaman yang terjadi adalah stagflasi, dimana beberapa negara terus menaikkan tingkat suku bunga, termasuk Amerika Serikat.

    “Oleh karena itu, kita harus mengambil payung sebelum hujan. Maka devisa hasil ekspor itu harus menjadi buffer ekonomi kita, kemudian Undang-Undang P2SK menjadi buffer di sektor keuangan, sehingga dengan demikian kita sudah punya seluruhnya lebih siap,” ucap Airlangga.

    Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang mempersiapkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur eksportir untuk menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri selama tiga bulan. Menurut Airlangga, langkah tersebut diambil pemerintah untuk mencegah devisa tersebut lari ke luar negeri.

    “Untuk mencegah capital flight kita harus punya dana yang cukup terutama untuk membiayai ekspor dan impor, kebutuhan ekpsor dan impor kan riil, pada saat kebutuhan ekspor impor itu disediakan dengan devisa hasil ekspor masuk, maka kita akan mempersiapkan ekosistem devisa ataupun ekosistem dolar di dalam negeri sehingga pengusaha kita tidak melulu bergantung kepada perbankan di Singapura,” ujar Airlangga.

    Oleh karena itu, Indonesia akan memberikan insentif kepada para eksportir yang menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri. Airlangga menyebut insentif tersebut akan bersaing dengan daya tarik yang diberikan oleh Singapura.

    “Kita perlu buat agar ini bersaing dengan Singapura sehingga tidak terbang lagi (devisa) ke Singapura,” ujar Airlangga.

    Berita Terkait

    Akselerasi Transformasi, Pemerintah Targetkan Penambahan Lighthouse Industry

    Pemanfaatan transformasi ini juga menjadikan industri Indonesia menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 2,80 juta ton CO2 atau setara 102% d Selengkapnya

    Dorong Mahasiswa Perkuat Kolaborasi Kembangkan Sektor Parekraf Sulsel

    Sebagai upaya bangkitkan ekonomi dan buka lapangan kerja Selengkapnya

    Waspadai Karhutla, Presiden Kembali Ingatkan Pangdam hingga Kapolda

    Presiden Joko Widodo kerap memperingatkan jajaran TNI-Polri di daerah untuk mengatasi karhutla di wilayahnya. Selengkapnya

    Melalui Pariwisata, ASEAN Akan Menjadi Episentrum Pertumbuhan

    Pariwisata merupakan salah satu sektor yang krusial untuk memulihkan ekonomi, membuka lapangan kerja bagi masyarakat, serta menjadikan masya Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA