Apresiasi Pemda, Wapres: Perkuat Strategi Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi

Jakarta Pusat, Kominfo – Pandemi Covid-19 telah menyebabkan tekanan terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk upaya percepatan pembangunan nasional. Penanganan terhadap dampak pandemi dilakukan secara komprehensif, tidak hanya ditujukan untuk melindungi masyarakat dari dampak sosial dan kesehatan, tetapi juga untuk memastikan proses pemulihan ekonomi berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Atas berbagai upaya yang telah dilakukan, Wapres K.H. Ma’ruf Amin memberikan apresiasi kepada seluruh pihak termasuk para kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dan daerah.

“Saya mengapresiasi upaya yang tidak kenal lelah dari para Kepala Daerah dan Forkopimda, dalam memulihkan sosial ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengendalikan inflasi di daerah, ucap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menutup secara resmi Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023, Selasa (17/01/2023).

Pada acara yang diselenggarakan di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat tersebut, Wapres juga mengungkapkan, bahwa agenda penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi memiliki korelasi yang kuat.

“Inflasi yang rendah akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus mengendalikan inflasi di daerah, Wapres meminta kepala daerah dan Forkopimda agar memperkuat langkah strategis dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023.

“Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik, mari kita perkuat langkah-langkah strategis guna memantapkan Rencana Kerja Pemerintah 2023,” pinta Wapres

Memasuki tahun politik di 2023 ini, Wapres pun berpesan kepada para kepala daerah dan Forkopimda untuk mengawal kehidupan demokrasi di setiap daerah yang sehat dan aman.

“Saya harapkan pula melalui forum ini muncul komitmen yang kuat dari seluruh kepala daerah dan Forkopimda untuk mengawal kebijakan strategis pemerintah, khususnya penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pengendalian inflasi,” harapnya.

Sebelumnya, pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo melaporkan beberapa rumusan hasil Rakornas yang dibahas melalui diskusi panel para narasumber.

Dalam laporannya, Wempi menyebutkan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mengendalikan laju inflasi, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan belanja daerah dan penggunaan produk dalam negeri.

“Kedua, mengoptimalkan belanja daerah untuk program padat karya hingga tingkat desa,” sebutnya.

Adapun ketiga, tutur Wempi, adalah dengan menjaga harga barang dan jasa, khususnya bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, beras, dan kebutuhan pokok lainnya.

“Yang keempat, mendukung penuh gerakan nasional pengendalian inflasi pangan, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,” ungkapnya.

Kemudian yang kelima, sebut Wempi, adalah penguatan investasi dan hilirisasi pengelolaan sumber daya alam melalui digitalisasi untuk menciptakan ekosistem industri yang komprehensif, berdaya saing, dan efisien.

“Keenam, pemanfaatan Online Single Submission (OSS) berbasis resiko yang mencakup penerbitan perizinan berusaha di semua sektor termasuk penanaman modal,” urainya.

Tidak hanya itu, menurut laporan Wempi, percepatan reformasi birokrasi di daerah, sinergi program pusat dan daerah, serta dukungan pembiayaan dalam penyediaan layanan transportasi juga perlu dilakukan.

“[Termasuk juga] pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah dalam rangka penyediaan dan peningkatan infrastruktur,” pungkasnya.

Tampak hadir menjadi panelis dalam sesi diskusi panel terakhir pada Rakornas ini, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kepala BIN Budi Gunawan, serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.