FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    22 12-2022

    2354

    Cegah Korupsi, Pemerintah Terapkan SPBE

    Kategori Berita Pemerintahan | Irso

    Sumedang, Kominfo - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa digitalisasi pemerintahan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat mencegah korupsi dan membangun efisiensi.

    “SPBE ini untuk mencegah korupsi dan menghilangkan hal yang tidak efisien, dan sekarang efisiensi kita semakin baik,” jelasnya dalam acara West Java Digital Service Internasional Festival 2022, di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Kamis (22/12/2022).

    Menko Luhut menilai langkah pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan penggunaan e-catalog, dimana aktivitas transaksi pengadaan pemerintah akan terekam secara digital, karena sudah berbasis SPBE. Sehingga sifat nakal yang terdapat dalam diri pejabat sebagai manusia bisa dicegah.

    Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menilai jika penerapan digitalisasi telah berjalan baik maka persepsi penanganan korupsi juga akan baik. Maka digitalisasi menjadi cara yang harus dipilih untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.

    "Implementasi digitalisasi tidak sekadar memperbaiki tata kelola melainkan harus memiliki outcome atau dampak nyata. Jangan sampai penerapan digitalisasi sudah baik,namun tingkat penurunan kemiskinan tidak signifikan, atau tidak tumbuhnya investasi,” ucapnya.

    Oleh karena itu, Menteri Azwar Anas mengingatkan kepada para kepala daerah untuk dapat menerapkan digitalisasi melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), serta dapat belajar ke daerah yang sudah baik dalam implementasi SPBE-nya. Dengan hal tersebut maka kepala daerah dapat secara cepat membangun SPBE guna mewujudkan birokrasi berdampak bagi masyarakat.

    Salah satu cara untuk mewujudkan birokrasi berdampak adalah dengan digitalisasi dalam administrasi pemerintahan. Digitalisasi menjadi kunci untuk membawa aparatur sipil negara (ASN) keluar dari rutinitas untuk menuju budaya inovasi untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.

    “Provinsi Jawa Barat dan Kabupten Sumedang bisa menjadi contoh baik dalam inplementasi SPBE. Target Kementerian PANRB adalah bagaimana mendorong replikasi ke daerah, para bupati tidak harus membuat sendiri,” jelasnya.

    Bagaimana pun implementasi digitalisasi sejalan dengan fokus Kementerian PANRB menerjemahkan arahan Presiden RI yang ingin birokrasi berdampak bagi masyarakat, kemudian reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas, dan birokrasi yang lincah dan cepat.

    Berita Terkait

    Tangani Pornografi Anak, Pemerintah Akan Bentuk Satgas

    Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemutusan akses terhadap hampir dua juta konten pornografi anak untuk memberantas per Selengkapnya

    Antisipasi Puncak Arus Balik Tol Cikampek, Pemerintah Terapkan Rekayasa Lalu Lintas

    Selain rekayasa lalu lintas, Pemerintah mendorong penyebaran waktu pada arus balik juga perlu dilakukan agar tidak terkonsentrasi pada satu Selengkapnya

    Dukung Pemanfaatan AI di Pemerintahan, Keamanan Jadi Prioritas

    Kejahatan masa depan yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI) membawa tantangan yang semakin kompleks. Ancaman seperti penyebaran Selengkapnya

    Lewat PP No. 14/2024, Pemerintah Berikan THR dan Gaji ke-13 bagi ASN

    Pemberian THR dan gaji ke-13 ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada seluruh aparatur negara yang telah, sedang, dan ke depan akan te Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA