FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    19 12-2022

    1021

    Kartu Prakerja Akan Kembali Dibuka pada Triwulan I Tahun 2023

    Kategori Berita Pemerintahan | adhi004

    Jakarta Pusat, Kominfo - Sebagai program yang menarik minat masyarakat begitu tinggi, Kartu Prakerja telah menjadi satu-satunya program Government to People yang paling masif di Indonesia. Inklusifitas Program Kartu Prakerja yang menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilannya. Pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan program ini juga sejalan dengan kondisi pandemi yang sedang dihadapi.

    Inklusifitas Program Kartu Prakerja telah menjangkau sekitar 3% penyandang disabilitas, 2,9% Pekerja Migran Indonesia, 47,59% penerima dari 212 Kabupaten/Kota lokus prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2020-2022, 19% berpendidikan SD atau sederajat, dan 49% perempuan. Di tahun 2022, sedikitnya sekitar Rp8,72 triliun insentif telah disalurkan.

    “Yang daftar lebih dari 40 juta, yang diterima sekitar 16,4 juta. Semuanya dari 514 kabupaten/kota. Artinya, selama pandemi kita bisa melihat bahwa infrastruktur digital kita relatif merata. Dari kuota yang diberikan ke daerah-daerah itu bisa terisi, dengan demikian sifat inklusif kartu prakerja menjadi tinggi. 212 kabupaten/kota diantaranya merupakan daerah miskin, sehingga target menjangkau banyak pihak dengan teknologi digital itu bisa diwujudkan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam program TVRI: Indonesia Bicara bertema “Program Prakerja Menjawab Tantangan Dunia Kerja”, di Jakarta Pusat, Senin (19/12/2022).

    Penyelenggaraan kartu pekerja dilakukan 100% secara online, sehingga dapat menjangkau dengan sangat luas. Pemanfaatan teknologi digital juga digunakan untuk pendaftaran, penyaringan peserta, hingga penyelenggaraan pelatihan. Terlebih di masa pandemi, pelatihan dilaksanakan 100% secara online, menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah dalam penanggulangan Covid-19.

    “(Kartu Prakerja) menjadi program dengan platform teknologi. Karena apabila dengan sistem analog atau manual, tidak mungkin ada satu kementerian bisa meng-handle pendaftaran 40,8 juta dan memprosesnya. Jadi kalau tidak menggunakan digital, tidak menggunakan AI, ini tidak bisa. Termasuk juga bagaimana menyeleksi inclusiveness, kalau kita tidak menyaring dengan teknologi, tentu akan sulit,” imbuh Menko Airlangga.

    Seiring dengan mulai pulihnya pandemi Covid-19 yang akan menjadi endemi, Komite Cipta Kerja diharapkan segera menjalankan Skema Normal dengan pelatihan offline yang merupakan desain awal Program Kartu Prakerja. Skema Normal merupakan skema program Kartu Prakerja yang lebih memfokuskan bantuan untuk meningkatkan skill dan produktivitas angkatan kerja, berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan juga insentif usai menyelesaikan pelatihan, dengan ragam pelatihan skillingreskilling, dan upskilling.

    Dalam menyiapkan Skema Normal, Perubahan Kedua Peraturan Presiden terkait Kartu Prakerja telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2022. Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai peraturan pelaksanaan juga telah ditetapkan melalui Permenko Nomor 17 Tahun 2022.

    Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa pelaksanaan Program Kartu Prakerja dengan Skema Normal akan dimulai di Triwulan pertama tahun 2023, namun demikian persiapan pelaksanaan sudah mulai dijalankan pada akhir tahun ini.

    Di tahun 2023 nanti, Program Kartu Prakerja dengan Skema Normal ditargetkan akan menjangkau 1 juta penerima. Dengan Skema Normal ini, metode pelatihan akan dilakukan secara offlineonline, dan hybrid serta insentif yang diberikan akan dilakukan penyesuaian. 

    Berita Terkait

    Presiden Buka Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023

    Presiden menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak, baik pusat maupun daerah, sehingga pandemi Covid-19 di tanah air dapat dikenda Selengkapnya

    Inilah Cara Pemerintah Jadikan Indonesia Negara Berpenghasilan Tinggi

    Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah perbaikan dari sisi sumber daya manusia, reformasi birokrasi, transformasi ekonomi, implem Selengkapnya

    Pemerintah Tetapkan Tiga Fokus Pembangunan Pemuda dalam RKP 2023

    Kemenko PMK telah membuat dokumen Stranas KwP sebagai upaya untuk mengisi celah kebijakan pengembangan kewirausahaan pemuda di Indonesia. Selengkapnya

    Transformasi Digital Jadi Satu Pertimbangan Pemerintah Rekrut CASN Tahun 2023

    Saat ini, pemerintah masih menganalisis jabatan mana saja yang bisa terdampak oleh perkembangan digital. Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA