FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    06 12-2022

    431

    Pemerintah Dorong Akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

    Kategori Berita Pemerintahan | Viska

    Perekonomian global saat ini tengah mengalami perlambatan dan diproyeksikan akan tumbuh sebesar 3,2 % pada 2022 dan 2,7% pada 2023. Kecenderungan ini juga diperlihatkan Purchasing Managers’ Index Indonesia yang kembali melambat, meski masih dalam zona ekspansi yakni sebesar 50,3 pada bulan November, dimana bulan sebelumnya berada pada angka 51,8.

    Di sisi lain, tingkat inflasi pasca kenaikan BBM bulan September lalu telah memperlihatkan penurunan dan menyentuh 5,42% (yoy) pada bulan November. Sementara itu, keberlanjutan momentum pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,72% pada triwulan III-2022 juga terus di jaga Pemerintah, termasuk dengan mengakselerasi transformasi ekonomi digital.

    “Jadi, ini digitalisasi menjadi sangat penting, dan kami mohon kepada daerah untuk terus mendorong digitalisasi karena diperkirakan ini menjadi program Indonesia berikutnya sesudah G20 di Indonesia,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Pengarah Satuan Tugas P2DD dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2022 di Jakarta Pusat, Selasa (06/12/2022).

    Urgensi transformasi ekonomi berbasis digital juga tercermin dari isu prioritas yang diusung dalam Presidensi G20 Indonesia. Bahkan dalam Keketuaan ASEAN 2023, Indonesia menjadikan Digital Ekonomi Framework Agreement sebagai salah satu target yang ingin dicapai.

    Dalam skema Digital Ekonomi Framework Agreement, Indonesia juga telah menyiapkan QRIS yang interoperable antar negara-negara ASEAN. Dengan penggunaan QRIS secara regional, kebutuhan terhadap dollar diharapkan akan menurun dan sekaligus memperkuat cadangan devisa nasional.

    Menko Airlangga juga mendorong Satgas P2DD dan Tim P2DD untuk memperkuat koordinasi di pusat dan daerah guna mendorong digitalisasi, khususnya percepatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah (Pemda). Sesuai hasil sejumlah kajian, Pemda yang menggunakan elektronifikasi transaksi mengalami kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 11,1%  per tahun.

    “Kami juga mengapresiasi P2DD bersama timnya sudah on track mencapai target di tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2023 P2DD menargetkan 65% Pemda masuk dalam kategori digital. Dengan ini saya tentu mengharap dukungan gubernur, bupati, dan walikota dan TP2DD ini menjadi besar dan menjadi penting,” ujar Menko Airlangga.

    Dengan tingkat partisipasi mencapai 479 Pemda (88,38%) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebanyak 27 Bank (100%), dalam Rakornas tersebut juga diberikan penghargaan kepada TP2DD di tingkat provinsi, kota dan kabupaten untuk wilayah Sumatera, Jawa-Bali, dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta BPD terbaik.

    Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir selaku Ketua Pelaksana Satgas P2DD menyampaikan bahwa Pemda dibagi menjadi 3 wilayah untuk mendorong terciptanya level playing field.

    Turut hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Komunikasi dan Informatika, para Gubernur, Bupati, dan Walikota selaku Ketua TP2DD. 

    Sumber: ekon.go.id

    Berita Terkait

    Perkuat Ekosistem Ekonomi Digital Indonesia, Pemerintah Jajaki Kerja Sama

    Pemerintah bekerja sama dengan perusahaan teknologi informasi berskala internasional dalam mengembangkan ekosistem perdagangan digital In Selengkapnya

    Pemerintah Dukung Pembentukan Induk Perusahaan dan Transisi Energi di PLN

    Sri Mulyani juga menyebut bahwa pemerintah menyetujui berbagai hal yang dibutuhkan dari sisi perpajakan dalam rangka pembentukan induk dan a Selengkapnya

    Pemerintah Dorong Sejumlah Langkah Hadapi Dinamika Ekonomi Global 2023

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk mendorong sejumlah sektor Selengkapnya

    Presiden Dorong Pemda Maksimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Bangun Dana Abadi

    Presiden menambahkan bahwa dana abadi milik daerah dapat diinvestasikan di INA (Indonesia Investment Authority) yang merupakan sovereign wea Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA