Tangani Pornografi Anak, Pemerintah Akan Bentuk Satgas
Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemutusan akses terhadap hampir dua juta konten pornografi anak untuk memberantas per Selengkapnya
Rumuskan Kebijakan FWA, Pemerintah Lakukan Survei Hingga 7 November 2022
Jakarta Selatan, Kominfo - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah melakukan perumusan kebijakan fleksibilitas bekerja atau flexible work arrangement (FWA). Kebijakan tersebut dimaksudkan agar dapat meningkatkan produktivitas kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati menyampaikan bahwa pihaknya bersama Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (SE KPRBN) melakukan survei berkaitan fleksibilitas bekerja. Survei tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan yang lebih komprehensif dari para ASN.
“Survei ditujukan bagi ASN baik yang bertugas di instansi pusat maupun di daerah. Pengisian survei diperpanjang hingga 7 November 2022,” jelasnya di Jakarta Selatan, Rabu (26/10/2022).
Adapun tautan isian survei bisa diakses berikut ini:
Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah:
https://www.surveymonkey.com/r/FWA-ORGANISASI
PPT Madya/ PPT Pratama/ Pejabat Administrator/ Pejabat Pengawas/
Pejabat Fungsional yang diangkat sebagai Pimpinan Unit Organisasi:
https://www.surveymonkey.com/r/FWA-PIMPINAN
Pejabat Fungsional dan Pelaksana
https://www.surveymonkey.com/r/FWA-ASN
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pemindahan ASN Hingga Digitalisasi di IKN
Penerapan smart city di IKN menjadi kesempatan yang tepat untuk mengakselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selengkapnya
Pemerintah Siapkan Desa Wisata Topang Pembangunan di IKN
Sektor pariwisata di IKN mempunya prospek cerah untuk terus berkembang karena turut ditopang oleh daerah-daerah sekitar yang telah mapan sep Selengkapnya
Integrasikan Layanan Digital, Pemerintah Kebut Digital ID dan Government Cloud
Kementerian Kominfo juga diminta untuk segera menyelesaikan kebijakan Government Cloud yang memperluas ekosistem Pusat Data Nasional. Selengkapnya
