FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    02 10-2022

    1135

    Awas Hoaks! Lowongan Kerja Non-ASN KPP Pratama NTB

    Kategori Berita Kominfo | srii003

    Jakarta Pusat, Kominfo - Beredar di media sosial sebuah informasi lowongan kerja non-ASN yang mengatasnamakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Raba Bima, Kecamatan Raba, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Hasil penelusuran Tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan fakta, KPP Pratama Denpasar Barat melalui laman Twitter resminya @pajakdenbar, mengklarifikasi bahwa informasi lowongan kerja yang mengatasnamakan KPP Pratama Raba Bima tersebut tidak benar.

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak membuka lowongan pekerjaan di lingkungan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), KPP, Kantor Wilayah (Kanwil) DJP, maupun Kantor Pusat DJP. Segala bentuk rekrutmen pegawai DJP dilaksanakan langsung oleh Kementerian Keuangan.

    Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap berbagai upaya penipuan yang mengatasnamakan DJP maupun unit vertikal di bawahnya.

    Berikut laporan isu hoaks dan disinformasi yang telah diidentifikasi Tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika, Minggu (02/10/2022):

    1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Pj Bupati Boalemo Dr. Hendriawan
    2. [HOAKS] Program Dana Hibah Mengatasnamakan Ditjen Bimas Islam

    Berita Terkait

    Awas Hoaks! Video Tips Ketahui Tingkat Kejantanan Pria

    Hasil penelusuran Tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan fakta klaim dalam video tersebut tidak benar. Selengkapnya

    Awas Hoaks! Bantuan Dana Peserta BPJS Kesehatan

    Hasil penelusuran Tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan fakta ternyata informasi bantuan dana Rp125 juta untuk peserta BP Selengkapnya

    Awas Hoaks! Banjir Bandang Hancurkan Puluhan Rumah di Provinsi DKI Jakarta

    Ternyata klaim pada unggahan tersebut adalah keliru dan merupakan konten yang dimanipulasi. Selengkapnya

    Awas Hoaks Mobilisasi Taruna STIN dalam Pemilu 2024!

    STIN menegaskan mereka hanya melaksanakan hak konstitusional dan menggunakan hak pilihnya, bukan melakukan operasi intelijen seperti yang di Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA