Komisi I DPR RI Dorong Kominfo Penuhi Target Migrasi Siaran Digital

Makassar, Kominfo –  Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat mencapai target migrasi dari televisi analog ke digital pada 2 November 2022. 

Menurut Kharis, hal ini merupakan ketentuan dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 60 A Ayat 2 yang mengamanatkan Penghentian Siaran Analog atau Analog Switch Off (ASO) harus sudah diselesaikan paling lambat dua tahun sejak UU tersebut berlaku.

“DPR sepakat ASO tetap dilaksanakan pada 2 November 2022,” ujarnya dalam Rapat Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Digitalisasi Penyiaran Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jumat (15/9/2022).

Wakil Ketua Komisi I DPR sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Digitalisasi Penyiaran Abdul Kharis Almasyhari menyatakan maksud dari kunjungan ini adalah untuk melihat dekat kesiapan ASO yang dilakukan pada 2 November 2022.  

“Kami kemari karena salah satu kota paling besar di Indonesia Timur, khususnya Pulau Sulawesi untuk mengetahui kesiapan dari seluruh stakeholder penyiaran,” jelasnya.   

Delapan anggota Komisi I DPR RI turut hadir dalam rapat yaitu Christina Aryani, Yan Permenas Mandenas, Kresna Dewanata Phrosakh, Bachrudin Nasori, Taufiq R. Abdullah, Syaiful Bahri Anshori, Slamet Ariyadi, dan Muhamad Arwani Thomaf. 

Tim Kunjungan Kerja Panja Digitalisasi Penyiaran mendengarkan laporan kemajuan persiapan ASO dari Kementerian Kominfo. serta mendapatkan penjelasan teknis tentang multipleksing di Sulawesi Selatan dari Direktur Teknik TVRI Supriyono, Direktur Teknik Metro TV Bambang Isdiyanto, dan Direktur Utama MNC Syafril Nasution. 

Rapat ini juga menjadi kesempatan dialog antara Panja dengan Komisioner KPI Pusat Mohammad Reza, Ketua KPID Sulsel Muhammad Hasrul Hasan, serta para pengelola Lembaga Penyiaran pengguna multipleksing. 

Di akhir rapat, Panja Digitalisasi Penyiaran Komisi I DPR RI mendorong  agar pelaksanaan ASO di Sulawesi Selatan sesuai perencanaan dan tepat waktu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Panja juga mendorong pelaksanaan komitmen  Set Top Box bagi rumah tangga miskin, serta mencari solusi antisipatif terhadap kemungkinan tidak terpenuhinya penyediaan STB sesuai target.