FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    25 08-2022

    753

    Upaya Pemerintah Tingkatkan Kualitas Belanja Produk Dalam Negeri

    Kategori Berita Pemerintahan | doni003

    Jakarta Pusat, Kominfo - Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas belanja baik melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sehingga tidak terjadi pengulangan pembelian barang yang sama setiap tahunnya. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, peningkatan tersebut salah satunya peningkatan belanja produk dalam negeri.

    “Produk dalam negeri yang diinginkan adalah produk dalam negeri yang benar-benar tingkat kandungan dalam negerinya itu tinggi, bukan barang impor yang hanya diganti bungkusnya. Hanya dengan 1 persen, 2 persen lalu dibilang produk dalam negeri,” ujar Suharso dalam keterangan seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo.di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (25/08/2022) 

    Suharso mengatakan, saat ini Indonesia telah melakukan lompatan yang besar dengan meningkatnya jumlah produk yang masuk ke dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pemerintah menargetkan tahun depan jumlah produk yang masuk dapat mencapai 2 juta produk.

    “Kita setelah melakukan lompatan yang luar biasa, dimana kalau pada waktu yang lalu itu baru 50 ribuan produk yang masuk di LKPP, sekarang sudah 600 ribu lebih dan targetnya pada tahun ini adalah 1 juta, dan tahun depan 2 juta,” lanjutnya.

    Dari seluruh produk yang masuk, Suharso menyebut pemerintah mendorong agar produk dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi dapat masuk ke dalam LKPP.

    “LKPP berfungsi seperti marketplace untuk seluruh produk-produk dan yang kita dorong adalah produk-produk asli domestik dalam negeri dengan TKDN yang tinggi,” tambahnya.

    Suharso juga menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo mewanti-wanti agar dalam pengadaan nanti pengusaha, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak tertinggal dari perusahaan-perusahaan besar. “Ini akan dibuat semacam satu diferensiasi sedemikian rupa agar terdistribusi dengan baik,” kata Suharso.

    Lebih lanjut, Suharso menuturkan bahwa pemerintah dalam proses menyusun strategi pembelian barang di tingkat lokal, salah satunya dengan e-katalog lokal. Dengan adanya e-katalog lokal ini nanti, Suharso berharap produk lokal dapat menjadi idola di negeri sendiri.

    “Kemudian kualitas belanja baik di APBN dan APBD makin meningkat, dapat menggerakkan industri dalam negeri utamanya UMKM dan koperasi, kemudian juga terbangun linkage yang baik antara UMKM dan koperasi dengan usaha-usaha besar. Jadi ini sekaligus juga akan membuat industri dalam negeri itu bergeliat,” imbuhnya.

    Suharso mengakui bahwa terdapat beberapa kendala dalam proses transformasi menuju digital. Namun, Ia meyakinkan bahwa secara bertahap proses digitalisasi ini telah dilakukan secara maksimal.

    “Jadi big data analytic dan artificial intelligence di beberapa tempat itu sudah efektif bisa dikerjakan sesuai dengan kapasitas infrastruktur yang tersedia,” tandasnya.

    Berita Terkait

    Prioritas Bergeser dari Penanganan Pandemi ke Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan

    Kementerian Kesehatan akan memberikan alokasi anggaran yang cukup untuk revitalisasi fasilitas kesehatan hingga program yang bersifat promot Selengkapnya

    Pemerintah Tentukan Defisit APBN 2023 di Bawah 3 Persen

    Menteri Keuangan memaparkan bahwa pendapatan negara pada tahun 2023 ditargetkan mencapai Rp2.463 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Selengkapnya

    Pemerintah Sisir Korban Gempa Cianjur untuk Pemerataan Bantuan

    Pemerintah terus menyisir dan mengirimkan bantuan kepada korban gempa Cianjur, terutama daerah-daerah yang belum menerima bantuan. Selengkapnya

    Antisipasi Subvarian XBB Pemerintah Imbau Masyarakat Lakukan Vaksinasi Covid-19

    Selain vaksinasi dasar, masyarakat juga diimbau untuk melakukan vaksinasi tambahan (booster) Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA