FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    23 06-2022

    412

    Kementerian Agama akan Atur Ketentuan Hewan Kurban di Tengah Wabah PMK

    Kategori Berita Pemerintahan | Viska

    Bogor, Kominfo - Jelang Iduladha, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyatakan pihaknya akan melakukan pengaturan terkait hewan kurban dalam situasi merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di Tanah Air. Hal tersebut mengingat kebutuhan hewan ternak pada saat Iduladha akan meningkat.

    “Kementerian Agama akan melakukan pengaturan terkait bagaimana kurban hewan-hewan ternak dalam masa pandemi PMK ini,” ujar Yaqut dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/06/2022) seusai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

    Menag menjelaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan ormas Islam di seluruh Indonesia untuk menyosialisasikan ketentuan hewan kurban di masa PMK kepada masyarakat. Menag menyebut hal utama yang harus dipahami bahwa hukum kurban adalah sunnah muakad atau sunnah yang dianjurkan.

    “Artinya, jika dalam kondisi tertentu kurban ini tidak bisa dilaksanakan maka kita tidak boleh memaksakan, akan dicarikan alternatif yang lain tentu saja,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Yaqut menyatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan ormas Islam dalam dua hari ke depan agar ketentuan hewan kurban dalam situasi sekarang ini dapat segera disampaikan kepada masyarakat.

    “Selebihnya tentu kita akan mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh BNPB dan arahan Pak Menko,” tambahnya.

    Berita Terkait

    Pemerintah Siapkan Langkah-langkah Khusus Untuk Daerah Rawan di Tanah Papua

    Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan langkah-langkah khusus terkait daerah-daerah rawan tersebut. Selengkapnya

    Wapres Tekankan Kerja Sama Keberlanjutan Lingkungan dan Tenaga Lokal

    Wapres juga memaparkan tentang nilai perdagangan Indonesia-Tiongkok yang terus menunjukkan perkembangan positif. Selengkapnya

    Perkuat Kebangkitan Pariwisata Lewat Peningkatan Inklusi Keuangan Desa Wisata

    Akses masyarakat desa wisata terhadap sektor keuangan semakin terbuka lebar berkat kolaborasi dari semua pihak. Selengkapnya

    Pemerintah Siapkan Aturan ASN Lebih Progresif

    Adanya kekhawatiran terhadap penilaian dan kenaikan jenjang jabatan yang akan terhambat akan terjawab dengan pengaturan jabatan fungsional d Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA