Perkuat Internet untuk Layanan Publik, Kominfo Siapkan Mitigasi Lewat Hot Backup Satellite

Siaran Pers No. 80/HM/KOMINFO/03/2022

Jumat, 11 Maret 2022

Tentang

Perkuat Internet untuk Layanan Publik, Kominfo Siapkan Mitigasi Lewat Hot Backup Satellite

Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur digital di Indonesia. Melalui Proyek Satelit Republik Indonesia (SATRIA) 1, Kementerian Komunikasi dan Informatika memperkuat dan memperluas akses internet untuk layanan publik di seluruh Indonesia.

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo melakukan penyediaan Hot Backup Satellite (HBS) untuk mitigasi risiko Satelit SATRIA-1 yang memiliki kompleksitas dan potensi gangguan operasional tinggi.

“SATRIA-1 menggunakan teknologi  High-Throughput Satellite (HTS) yang baru, rumit dan kompleks sehingga risiko kemungkinan munculnya masalah dalam pembangunan maupun operasional cukup tinggi. Sehubungan dengan hal itu, maka untuk memitigasi segala risiko SATRA-1, BAKTI Kominfo berencana untuk menyediakan HBS,” jelas Direktur Utama BAKTI Kementerian Kominfo Anang Latief dalam Konferensi Pers Penunjukan Pemenang Proyek Hot Backup Satellite, yang berlangsung secara virtual dari Media Center Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (11/03/2022).

Dirut Anang Latief menyatakan pemerintah terus berupaya menghadirkan infrastruktur TIK di seluruh lini agar masyarakat dapat mengambil bagian dalam akselerasi transformasi digital nasional.

“Saat ini percepatan pembangunan infrastruktur digital menjadi fondasi utama untuk menghadirkan layanan digital dan mendukung transformasi digital sesuai program yang dicanangkan pemerintah. Di tahun ini, kita tentu berharap seluruh desa dan kelurahan di Indonesia sudah di-cover oleh Base Tranceiver Station (BTS),” ungkapnya.

Dirut BAKTI Kementerian Kominfo menyatakan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk penyediaan SATRIA-1 pada tahun 2019 yang lalu. Keberadaan satelit multifungsi itu ditujukan untuk mempercepat pemerataan infrastruktur digital terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta perbatasan.

“Pemerintah menggunakan serat optik untuk meningkatkan konektivitas digital hingga kebijakan meluncurkan HTS SATRIA-1. Satelit multifungsi itu digunakan untuk melengkapi jaringan kabel serat optik yang sudah terbangun," jelasnya.

Menurut Dirut Anang Latief, SATRIA-1 direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar 150 Gbps.

"Untuk memberikan layanan internet di 150.000 titik lokasi layanan publik yang terdiri atas sarana pendidikan, pemerintah daerah, administrasi pertahanan keamanan, dan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Indonesia yang masih kekurangan konektivitas digitial,” tuturnya.

Layanan Publik

Selain memiliki fungsi utama sebagai cadangan bagi SATRIA-1, Dirut BAKTI Kementerian Kominfo menyatakan penyediaan HBS bertujuan untuk menambah kecepatan internet sekaligus meningkatkan user experience pengguna layanan akses internet untuk dukungan layanan publik.

“Proyek Penyediaan HBS ini, nantinya akan memiliki kapasitas 80 Gbps yang menggunakan teknologi HTS dengan frekuensi Ka-Band,” tandasnya.

Dirut Anang Latief mengharapkan keberadaan Proyek HBS dapat memberikan manfaat untuk peningkatan kualitas layanan publik di instansi Pemerintah. Menurutnya, potensi penerima manfaat Proyek HBS, pertama akan digunakan instansi di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi di daerah 3T.

“Untuk mendukung penyediaan layanan internet cepat di 93.400 titik sekolah SD, SMP, SMA, SMK, madrasah, dan pesantren. Bukan hanya untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), namun juga untuk proses belajar mengajar sejak awal,” jelasnya.

Kedua, Proyek HBS juga memberikan manfaat dengan mendukung layanan 3.700 titik Puskesmas, Rumah Sakit, dan layanan kesehatan lain.

“Sehingga, Kementerian Kesehatan dapat memiliki layanan internet cepat supaya database kesehatan masyarakat akan semakin lengkap, serta terintegrasi dengan pusat,” ungkap Dirut BAKTI Kementerian Kominfo.

Ketiga, menurut Dirut Anang Latief, TNI dan Polri dapat memanfaatkan layanan HBS di 3.900 titik untuk mendukung layanan internet cepat  bagi kebutuhan administrasi keamanan agar lebih dapat diandalkan.

Kemudian, ke empat, bagi pemerintah daerah, sebanyak 47.900 titik kantor desa dan kelurahan serta kecamatan di Indonesia akan terhubung secara online

“Sehingga pelayanan pemerintah berbasis elektronik (e-government) bisa dilaksanakan dengan cepat dan efektif,” tandasnya.

Bahkan, menurut Anang Latief juga dapat membantu Kementerian Keuangan untuk mendukung percepatan digitalisasi penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi), guna mendorong percepatan realisasi keuangan inklusif di seluruh Indonesia.

Dirut BAKTI Kementerian Kominfo menegaskan, tujuan utama percepatan transformasi digital dilakukan di Indonesia harus memberikan manfaat besar dari sektor digital dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Transformasi digital harus menghasilkan internet yang lebih cepat, masyarakat yang lebih cakap digital, pelaku UMKM dan startup digital yang lebih banyak, dan ruang-ruang digital yang lebih sehat dan produktif,” tegasnya.

7 Stasiun Bumi dan 2 SCC

Proyek HBS akan memiliki tujuh stasiun bumi yang tersebar di beberapa kota di wilayah Indonesia antara lain Banda Aceh, Bengkulu, Cikarang, Gresik, Banjarmasin, Tarakan dan Kupang. Selain itu, Proyek HBS juga akan memiliki dua set Satellite Control Center (SCC) primer dan backup.

“Untuk SCC primer terletak di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat dimana antenna dan RF subsystem-nya terletak di Banda Aceh. Lalu, SCC backup terletak di Banjarmasin dengan antenna dan RF Susbsytem-nya berada di Kupang,” jelas Dirut Anang Latief.

Dirut BAKTI Kementerian Kominfo menyatakan konstruksi proyek HBS akan dimulai pada Q1 tahun 2022. Selanjutnya akan diluncurkan di Q1 tahun 2023 agar pada Q4 tahun 2023 sudah beroperasi dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

“Adapun perusahaan manufaktur satelit untuk proyek HBS adalah Boeing, dan menggunakan rocket launcher dari Space-X yaitu Falcon 9. Sedangkan untuk slot orbit menggunakan administrator Indonesia pada slot 113 E,” jelasnya.

Pengadaan Infrastruktur (Capital Expenditure) penyediaan HBS, menurut Dirut Anang Latief membutuhkan biaya investasi sebesar Rp5.208.984.690.000, termasuk PPN.

“Sedangkan biaya jasa pengoperasian dan pemeliharaan Infrastruktur HBS senilai Rp475.204.320.000, termasuk PPN pertahun selama masa operasi 15 tahun,” ungkapnya.

Solusi Multiguna

Dirut BAKTI Kementerian Kominfo menjelaskan, pelaksanaan pengadaan Proyek Penyediaan HBS mengacu pada Peraturan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Penyediaan Hot Backup Satellite.

"Penyediaan HBS ini, juga sejalan dengan Peta Jalan Indonesia Digital yang pertama yaitu percepatan infrastruktur untuk memperluas akses masyarakat terhadap internet dalam rangka akselerasi transformasi digital,” katanya.

Dirut Anang Latief menyatakan, Ketua Pokja Pemilihan telah mengumumkan hasil tender Proyek Penyediaan HBS pada tanggal 25 Februari 2022 lalu. Berdasarkan hasil pengumuman, Kemitraan Nusantara Jaya telah ditetapkan sebagai Pemenang Tender.  Selanjutnya, BAKTI Kementerian Kominfo telah menunjuk Kemitraan Nusantara Jaya sebagai Penyedia untuk Proyek Penyediaan Hot Backup Satellite pada tanggal 10 Maret 2022.

“Kemitraan Nusantara Jaya terdiri dari PT Satelit Nusantara Lima, PT DSST Mas Gemilang, PT Pasifik Satelit Nusantara dan PT Palapa Satelit Nusa Sejahtera,” ujarnya.

Dirut BAKTI Kementerian Kominfo menilai, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan tantangan dalam penyediaan jaringan terrestrial.

“Inilah alasan utama betapa sulitnya mengentaskan kesenjangan konektivitas digital di Indonesia, sehingga teknologi satelit menjadi salah satu solusi yang tepat,” tandasnya.

Direktur Utama Anang Latief mengharapkan dukungan dari seluruh pihak untuk mengawal serta membantu pelaksanaan program penyediaan infrastruktur telekomunikasi BAKTI Kementerian Kominfo.

“Agar tepat guna dan tepat sasaran. Dengan kerja kolaboratif dan reformatif, saya mengajak masyarakat untuk menyongsong Indonesia yang terkoneksi, makin digital, dan makin maju,” ujarnya.

Dalam konferensi pers Dirut BAKTI Kementerian Kominfo didampingi Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi dan Kepala Divisi Satelit BAKTI Kementerian Kominfo, Aradea.

Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Faks : 021-3504024
Twitter @kemkominfo
FB: @kemkominfo
IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id