Indonesia Tawarkan Internet Sehat dan Produktif di Forum G20

Kesenjangan digital merupakan salah satu disrupsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dialami masyarakat global. Karena itu, isu tersebut menjadi prioritas agenda yang disasar dalam Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economic Working Group (DEWG), dalam Presidensi G20 Indonesia 2022.

Kelompok Kerja Ekonomi Digital yang diampu oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendorong tiga agenda prioritas dalam G20. Yakni, aktivitas dan pemulihan pasca-Covid-19, literasi dan keterampilan digital, dan aliran data lintas negara yang tepercaya (cross border data flow and data free flow with trust).

Sekretaris Jenderal Kominfo yang juga Chair DEWG G20, Mira Tayyiba, menjelaskan bahwa kesenjangan digital global akan terus melebar dihantam gelombang disrupsi teknologi, jika tidak segera dicarikan cara untuk mengatasinya. Tiga isu tersebut bertalian dengan realitas gap digital yang terjadi.

"Kesenjangan itu, yang akan kita address karena bila pemerintah melalui Kominfo dan Digital Economic Working Group secara global tidak meng-address isu itu, maka kesenjangan akan semakin lebar," ujar Sekjen Kementerian Kominfo, saat menghadiri Sofa-Talk Series DEWG G20 bertajuk Konektivitas Digital dan Pemulihan Pascapandemi Covid-19 yang digelar Kementerian Kominfo secara virtual pada Jumat (11/2/2022).

Pada kesempatan itu, Mira Tayyiba menerangkan, kesenjangan digital itu tidak hanya terkait dengan penyediaan infrastruktur digital, melainkan juga layanan digital yang inklusif untuk kelompok rentan misalnya anak-anak serta memastikan keamanan ruang digital.

Selama pandemi, kalangan anak-anak menjadi kelompok yang paling banyak memakai teknologi digital untuk kegiatan belajar dan bermain mereka. Problemnya, kelompok usia sekolah itu aman rentan terpapar konten yang tidak layak bagi mereka. Kelompok rentan lainnya adalah para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kendati sudah banyak UMKM tumbuh dan berkembang di era pandemi karena memanfaatkan platform digital, ada sebagian UMKM masih memakai model bisnis konvensional. "Sekarang sudah banyak perusahaan berbasis digital misalnya over-the-top, bagaimana kita menciptakan fair playing field (zona bermain yang adil) antara pemain konvensional dengan pemain berbasis digital," ujar Sekjen Kominfo.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Departemen Hubungan Internasional (HI) Universitas Padjadjaran Bandung Arfin Sudirman menambahkan, kesenjangan digital telah menjadi fenomena di seluruh dunia. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya bersama negara-negara ekonomi besar dunia untuk mengatasinya. Forum G20 merupakan momentum strategis untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut.

Menyikapi isu gap digital, Afrin mengusulkan agar pemerintah membuat konsep tanggung jawab digital (digital responsibility) supaya tidak ada kelompok yang tertinggal (nobody left behind) dalam berbagai aspek, termasuk umur dan gender.

"Kita melihat bahwa ada disparitas atau kesenjangan tidak hanya dari aspek kepemilikan gadget, tetapi gender dan umur berpengaruh. Indonesia membawa ke forum G20 agar tidak ada masyarakat yang tertinggal literasi digitalnya," imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Pemerintah Indonesia akan memperjuangkan penggunaan internet positif dan produktif di forum Presidensi G20 Indonesia 2022, melalui Digital Economic Working Group.

Juru Bicara Kementerian Kominfo yang juga Co-Chair DEWG G20, Dedy Permadi, menjelaskan bahwa perjuangan itu, merupakan salah satu upaya mengantisipasi dampak negatif disrupsi digital terhadap golongan rentan, khususnya anak-anak.

Terlebih lagi, pihak Kominfo dalam beberapa tahun terakhir sudah gencar mendorong melek (literasi) digital bagi pengembangan ruang digital yang positif dan produktif.

Literasi Digital

Sebagai upaya mempercepat transformasi digital, sepanjang 2021, Kementerian Kominfo terus mengembangkan kualitas SDM/Talenta Digital secara komprehensif di tiga tingkatan.

Pertama dari tingkat dasar melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) yang telah menjangkau 12,3 juta orang masyarakat.  Kemudian di tingkat menengah melalui Digital Talent Scholarship (DTS) dengan 131 ribu orang terlatih. Adapun di tingkat lanjutan melalui Digital Leadership Academy (DLA) yang memberikan pembekalan kepada 306 orang pemimpin dari sektor publik maupun privat.

Pada 2022, GNLD akan menyasar 5,5 juta orang dari kelompok-kelompok masyarakat yang lebih spesifik agar pelatihan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran dan makin tepat guna. Beragam pelatihan yang diadakan melalui GLND didasarkan pada empat pilar utama, yakni digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety.

Kementerian Kominfo juga turut mengembangkan sektor ekonomi digital dengan program startup digital dan digitalisasi UMKM. Dari berbagai program itu, Indonesia akan memaparkannya di forum G20 sebagai upaya mendorong terciptanya ekosistem digital yang sehat dan produktif di tingkat global.

Sumber: Indonesia.go.id